Belum Punya Sertifikat Sehat, 69 Dapur Makan Bergizi Gratis di Sumbar Ditutup BGN
![]() |
Sanksi penutupan massal ini dijatuhkan lantaran puluhan dapur penyedia makanan bagi anak-anak tersebut kedapatan belum mengurus dan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan bahwa aturan ini bersifat mutlak untuk mencegah risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak higienis.
"Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Termasuk di dalamnya ada 69 dapur di Sumatera Barat. Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan," jelas Harjito, Sabtu (7/3/2026).
Harjito menerangkan, penghentian operasional ini hanyalah bersifat penangguhan sementara. BGN memberikan kesempatan penuh bagi para pengelola dapur di Sumbar untuk segera membenahi standar sanitasi mereka.
Para pengelola 69 dapur yang terdampak diminta untuk bergerak cepat mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) di kabupaten/kota masing-masing guna mengurus pendaftaran dan verifikasi SLHS. Tidak ada toleransi operasional sebelum sertifikat kelayakan tersebut terbit.
"Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka. Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.
Sebagai informasi, penertiban yang dilakukan BGN ini menyapu seluruh wilayah Pulau Sumatera dengan total 492 dapur yang ditutup sementara. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah dapur belum bersertifikat terbanyak (252 titik), disusul Lampung (77 titik), Aceh (76 titik), dan Sumatera Barat di urutan keempat (69 titik). ***











