DPRD Minta CCTV Laksamana Muda Pekanbaru Diperiksa Sebulan Terakhir, Tolak Perilaku Menyimpang

PAYUNG SEKAKI –-Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, meminta rekaman kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) di Laksamana Muda Coffee & Live Space diperiksa secara menyeluruh, termasuk rekaman selama satu bulan terakhir. Langkah itu dinilai penting untuk mengungkap fakta di balik video yang memicu polemik di tengah masyarakat.

Zulkardi menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri secara serius. Ia juga menyatakan penolakannya terhadap perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

“Persoalan ini harus disikapi dengan serius. Saya menolak perilaku yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Namun, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, semuanya harus diperiksa berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan video yang beredar,” ujar Zulkardi kepada Goriau, Selasa (20/10/2026) sore.

Polemik tersebut mencuat setelah video yang memperlihatkan sejumlah pria berjoget mengenakan busana perempuan di Laksamana Muda Coffee & Live Space, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, beredar di media sosial. Video itu menuai reaksi masyarakat dan memunculkan dugaan adanya aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah kota. Pada Senin malam (19/10/2026), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru mendatangi lokasi dan meminta keterangan pengelola. Tempat hiburan itu juga diminta tutup sementara selama proses klarifikasi.

Zulkardi menilai, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan mengandalkan potongan video yang beredar. Rekaman CCTV perlu ditelusuri untuk mengetahui kronologi kejadian, mengidentifikasi aktivitas yang berlangsung, serta mencocokkan informasi dengan keterangan pengelola dan pihak-pihak terkait.

“Saya minta CCTV diperiksa, terutama rekaman selama satu bulan terakhir. Dari sana, aparat bisa menelusuri kronologi dan memastikan apakah memang ada pelanggaran. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan di media sosial tanpa kejelasan,” katanya.

Menurut Zulkardi, keterbukaan dalam penanganan persoalan tersebut juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terus dibayangi informasi yang simpang siur.

Ia meminta instansi terkait menyampaikan hasil pemeriksaan setelah proses verifikasi selesai. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ditemukan pelanggaran, saya minta ditindak tegas sesuai aturan. Tetapi, semuanya harus berdasarkan bukti dan prosedur yang benar. Hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan kepada masyarakat supaya persoalannya terang dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan,” ujar Zulkardi.

Ia menambahkan, penanganan persoalan tempat hiburan tidak boleh berhenti pada penutupan sementara. Pemerintah perlu memastikan dasar tindakan, hasil klarifikasi, serta langkah lanjutan yang akan diambil terhadap pengelola apabila ditemukan pelanggaran.

Di sisi lain, dugaan aktivitas yang menjadi sorotan publik tetap perlu diverifikasi. Video yang beredar tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak pihak-pihak terkait.

Zulkardi berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kejadian yang sebenarnya, sementara tindakan pemerintah memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. ***