Bank Tak Mau Biayai Eksplorasi, SKK Migas Minta Dana Digali dari Keuntungan Migas Nasional

JAKARTA – Sektor hulu migas Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Di saat cadangan minyak kian menipis dan ketergantungan impor meningkat, kegiatan eksplorasi justru tersendat karena persoalan klasik: pendanaan.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengusulkan agar sebagian keuntungan dari sektor hulu minyak dan gas dialokasikan kembali untuk membiayai eksplorasi nasional. Usulan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas, Rabu (12/11/2025).

“Tidak ada satu pun bank dalam negeri yang mau membiayai eksplorasi karena risikonya tinggi. Jadi, kami mengusulkan agar pendanaan eksplorasi diambil dari profit sektor hulu,” ungkap Djoko.

Menurutnya, meski peluang keberhasilan eksplorasi kini meningkat, investor dan lembaga keuangan masih menganggap sektor ini terlalu berisiko. “Dulu rasio keberhasilan satu banding sepuluh, sekarang sudah 30 persen. Dari sepuluh pengeboran, tiga bisa menghasilkan cadangan baru. Tapi tetap saja bank belum mau ambil risiko,” ujarnya.

Djoko mencontohkan kebijakan Inggris dan Malaysia yang sukses menggunakan sebagian keuntungan migas untuk eksplorasi baru. “Inggris berhasil menemukan ladang gas besar di Northeast karena kebijakan reinvestasi. Malaysia juga sukses lewat Petronas,” jelasnya.

Indonesia, katanya, justru semakin bergantung pada impor karena stagnasi eksplorasi. Produksi minyak nasional yang pernah mencapai 1,7 juta barel per hari kini tinggal separuhnya. “Dulu kita pengekspor, sekarang justru pengimpor. Ini harus dibalik,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia masih memiliki 65 cekungan hidrokarbon yang belum tersentuh. Namun tanpa model pendanaan baru, potensi itu akan terus terkubur. “Kalau hanya mengandalkan investor swasta, eksplorasi kita tidak akan berkembang. Kita butuh sistem pendanaan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Djoko juga menyoroti pentingnya diversifikasi energi agar ketergantungan pada bahan bakar impor bisa dikurangi. “Untuk solar kita sudah mandiri lewat program B30 dan B35, tapi untuk bensin masih harus kita perkuat dengan bioetanol, biofuel, dan kendaraan listrik,” katanya.

Usulan SKK Migas ini diharapkan masuk dalam pembahasan RUU Migas sebagai langkah konkret memperkuat kemandirian energi nasional. Djoko optimistis, dengan dukungan kebijakan dan pendanaan yang tepat, Indonesia bisa kembali menemukan era kejayaan energi seperti beberapa dekade lalu. 

“Kalau kita berani investasi di eksplorasi, kita tidak hanya mencari minyak, tapi juga menemukan masa depan energi bangsa,” tutupnya. ***