Cair Sebelum Tanggal 10, Wako Agung Percepat Pembayaran Gaji dan TPP ASN Pemkot Pekanbaru

PEKANBARU - Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru kini mendapatkan kepastian baru terkait jadwal penerimaan hak finansial mereka. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho merombak jadwal pencairan gaji bulanan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi jauh lebih awal, yakni dituntaskan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Selama ini, siklus pembayaran gaji dan TPP bagi para abdi negara di instansi pemerintah daerah tersebut memakan waktu cukup panjang. Biasanya, dana baru masuk ke rekening masing-masing pegawai pada rentang tanggal 17 hingga 25. Instruksi percepatan ini langsung ditujukan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyesuaikan sistem administrasi internal mereka.

Agung menjelaskan, kebijakan pergeseran tanggal pencairan ini sama sekali tidak mengubah besaran tunjangan yang diterima oleh para pegawai. Tujuannya murni untuk memberikan efisiensi waktu, sehingga ASN dapat memanajemen arus kas rumah tangganya tanpa harus terbelit denda keterlambatan pembayaran kewajiban rutin.

"Angkanya sama sebenarnya, tapi bagaimana waktunya bisa lebih cepat saja. Sehingga seluruhnya yang bekerja tentunya dapat membayar tagihan listrik lebih cepat, mengatur perekonomiannya lebih cepat," terang Agung, Kamis (29/10/2026).

Di balik kemudahan yang diberikan, terselip penegasan kedisiplinan yang disyaratkan oleh kepala daerah. Dengan cairnya gaji dan TPP lebih awal, Agung menuntut timbal balik berupa dedikasi penuh dari seluruh jajaran Pemkot Pekanbaru. Ia tidak ingin lagi mendengar adanya keluhan dari warga terkait lambannya proses birokrasi dan pelayanan publik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun dinas.

"Kita tentu ingin memuaskan masyarakat, karena kita adalah bagian pelayanan. Tapi saya juga ingin pegawai saya siap sedia kapan saja saya butuhkan untuk bekerja melayani masyarakat," tegasnya.

Pemerintah daerah berharap, keselarasan antara pemenuhan hak pegawai dan peningkatan kewajiban kerja ini akan berdampak langsung pada mutu tata kelola pemerintahan. Para aparatur dituntut memiliki kesiapsiagaan tinggi merespons kebutuhan publik tanpa menjadikan urusan kesejahteraan sebagai alasan menurunnya kinerja. ***