Realisasi MBG di Sumbar Tersendat, DPR Dorong Kolaborasi Atasi Hambatan Infrastruktur

PADANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatra Barat dinilai berjalan lamban, dengan persoalan infrastruktur disebut sebagai penghambat utama. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menilai kondisi ini membuat Sumbar tertinggal dibandingkan daerah lain yang sudah lebih cepat merealisasikan program tersebut.

“Anggaran ada, tapi infrastrukturnya belum memadai. Sumbar ini saya lihat tidak maju-maju, pertumbuhan ekonominya terendah kedua di Sumatra, makanya infrastrukturnya seperti ini,” kata Andre usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 24 Padang, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, program MBG memiliki pagu Rp71 triliun dalam DIPA Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025, dengan target penerima mencapai lebih dari 15,5 juta orang di seluruh Indonesia. Sasaran program mencakup pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Andre menegaskan percepatan realisasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga perbankan dan swasta. “Harus bersabar, tapi juga harus bergerak. MBG akan terus diusahakan menyebar ke seluruh desa secara bertahap,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan saat ini di Kota Padang sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, menyalurkan bantuan kepada 6.316 penerima manfaat. Tujuh SPPG lainnya ditargetkan aktif pada Agustus atau September 2025.

Maigus menekankan pentingnya akurasi data penerima untuk memastikan manfaat program tepat sasaran. Ia juga menyebut form penilaian keberhasilan program akan dibuat untuk mengukur dampak nyata sesuai indikator yang ditetapkan Presiden Prabowo. “Presiden sangat serius. Anggaran 2025 sudah Rp200 triliun, dan akan naik lagi di 2026 untuk MBG,” ujarnya. ***