Komite Reformasi Polri Resmi Dilantik, Prabowo Perkuat Agenda Penataan Aparat Penegak Hukum

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya memperkuat sektor penegakan hukum di awal masa pemerintahannya. Jumat (7/11/2025), ia melantik sepuluh anggota Komite Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Komite ini menjadi simbol komitmen pemerintah untuk menata kembali kultur dan sistem di tubuh kepolisian, setelah berbagai kasus pelanggaran etik aparat memicu sorotan publik beberapa bulan terakhir.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan tokoh reformasi hukum, dipercaya menjadi ketua tim. Ia akan memimpin para tokoh dari berbagai bidang hukum, keamanan, dan pemerintahan dalam merumuskan arah baru reformasi Polri. 

Pelantikan berlangsung khidmat di Istana Merdeka. Usai pembacaan Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025, Prabowo memimpin sumpah jabatan para anggota komite.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo diikuti para pejabat yang dilantik.

Selain Jimly, komite beranggotakan sejumlah tokoh penting, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, Idham Aziz, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kehadiran nama-nama besar itu mencerminkan komposisi lintas pengalaman — dari akademisi, praktisi hukum, hingga aparat aktif. Pemerintah berharap kombinasi tersebut menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat profesionalisme dan transparansi Polri.

Turut hadir dalam pelantikan, Menko Polhukam Djamari Chaniago dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Usai acara, Prabowo sempat memberi selamat kepada para anggota komite yang akan langsung bekerja menyiapkan peta jalan reformasi kepolisian.

Langkah ini dinilai sebagai strategi politik cerdas Prabowo untuk memperkuat kepercayaan publik di sektor penegakan hukum.

“Dengan menggandeng tokoh lintas generasi, Prabowo ingin menunjukkan bahwa pembenahan Polri bukan sekadar janji, tetapi bagian dari agenda pemerintahan bersih dan kuat,” ujar seorang analis politik di Jakarta.

Kini, tantangan terbesar komite ini adalah membuktikan efektivitasnya di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap perubahan nyata di tubuh Polri. ***