Distribusi Bansos Bermasalah, Mensos Harusnya Fokus Benahi Sistem

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada warga miskin masih menimbulkan masalah. Saat ini masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Menanggapi hal itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusi bansos berjalan baik. "Kalau masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam yang busuk, maka dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah," ujarnya kepada GoNews.co, Sabtu (21/8/2021) di Jakarta.

"Selain itu, sistem pengawasannya juga masih lemah. Kalau sistem pengawasan sudah baik, maka kualitas setiap barang yang keluar sudah pasti terdeteksi sejak dini. Beras tak layak dan daging ayam busuk seharusnya tak layak keluar bila sistem pengawasannya baik," tandasnya.

Sejatinya kata dia, persoalan ini bukan hanya terjadi saat Covid-19 seperti sekarang, karena sebelumnya juga sudah sering terjadi. "Seolah-olah orang miskin tak layak mendapat bansos yang berkualitas," tukasnya.

Perspektif itulah kata Dia, yang harus diubah, sebagaimana sudah dilakukan di Jakarta. Di DKI Jakarta menurutnya, warga mendapat beras kualitas premium. Warga menilai berasnya enak, pulen.

"Jadi, Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas bansos yang akan diberikan. Standar itu tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitad bansos yang akan dibagikan," tegasnya.

Selain itu, Ia juga meminta agar Menteri Sosial mengevaluasi sistem distribusi dan sistem pengawasan bansos. Kalau hal itu tidak diperbaiki, maka masalah yang sama akan terus berulang.

"Menteri Sosial harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk menangani sistem bansos yang pas untuk geografis Indonesia. Ini akan lebih baik daripada lebih banyak blusukan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah," pungkasnya.***