Rentetan Kepala Daerah Terjaring OTT Anggota DPR Soroti Motivasi Pribadi

JAKARTA - Langkah pencegahan korupsi di lingkungan kepala daerah dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada pengawasan sistem. Benteng pertahanan paling krusial justru berada pada motivasi personal seseorang sejak awal memutuskan maju dalam ajang kontestasi politik.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebenarnya rutin melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama para kepala daerah. Upaya tersebut difokuskan pada berbagai pembenahan tata kelola sistem pemerintahan di tingkat daerah.

Terkait maraknya penangkapan pejabat publik, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey memberikan sorotan tajam terkait akar persoalan rasuah ini.

"Karena itu benteng terakhir. Paling penting, motivasi awal menjadi kepala daerah tujuannya apa? Kalau motivasinya ingin memperbaiki keadaan dan meningkatkan pembangunan daerah, saya kira itu modal awal yang baik," tegas Ujang, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, sistem sebaik apa pun akan rentan jebol apabila tidak dibarengi dengan integritas dan niat baik dari penyelenggara negara.

"Tapi, ya itu tadi terkadang sistem yang baik bisa diruntuhkan oleh motivasi berbeda misal, motivasi pengembalian modal kampanye maupun mencari keuntungan pribadi," urainya.

Rekam Jejak 15 OTT Sepanjang 2026

Pernyataan ini merespons rentetan penindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat banyak penyelenggara negara. Lembaga antirasuah tersebut tercatat mulai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama tahun 2026 dengan meringkus delapan orang, Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026). Penindakan ini membidik dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Masih di bulan yang sama, tim penyidik menangkap Wali Kota Madiun, Maidi dalam OTT kedua, disusul penangkapan Bupati Pati, Sudewo pada operasi ketiga. Memasuki Februari 2026, giliran Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diamankan melalui OTT keempat.

Geliat pemberantasan korupsi terus berlanjut kala aparat menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat dalam OTT kelima. Penindakan keenam menyasar Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta beserta Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.

Sepanjang Maret 2026 yang bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan, operasi senyap sukses menjaring tiga kepala daerah di lokasi berbeda. Mereka terdiri dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Menyusul kemudian April 2026, aparat penegak hukum menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo lewat OTT kesepuluh. Sempat jeda tanpa penindakan sepanjang Mei 2026, KPK kembali bergerak cepat Juni 2026 yang berujung pada penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim dalam OTT kesebelas.

Rangkaian penegakan hukum tak berhenti di situ. Bupati Muara Enim, Edison diamankan lewat OTT ke-12, disusul penangkapan ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada operasi ke-13 sebagai pengembangan kasus sebelumnya.

Operasi ke-14 membuat Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby menyerahkan diri kepada penyidik. Teranyar, OTT ke-15 menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.***