Kinerja Positif Sektor Perpajakan Topang Pembiayaan Belanja Negara

JAKARTA - Kinerja keuangan pemerintah per 31 Mei 2026 menunjukkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di angka Rp 180,4 triliun. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai selisih sebesar 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ini mencerminkan instrumen pengelolaan fiskal yang terukur.

"Pajaknya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik," papar Purbaya di kantornya kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Arus kas negara mendapat suntikan pendanaan yang besar dari sektor perpajakan sebesar Rp 834,4 triliun, angka yang melonjak 22,1 persen secara tahunan. Tren pemulihan turut disumbang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menghasilkan Rp 226,4 triliun serta kepabeanan dan cukai sejumlah Rp 123,8 triliun, membawa total pendapatan negara naik menjadi Rp 1.185 triliun.

"Tahun lalu full year pertumbuhan pajaknya tuh negatif. Sekarang positif, mungkin nanti akan 20% atau lebih kita coba dorong ke atas terus," jelasnya mengapresiasi perbaikan sistem perpajakan.

Sementara itu, aliran dana belanja negara tercatat menyentuh angka Rp 1.365,4 triliun atau naik 34,4 persen. Kebutuhan pengeluaran dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.059,3 triliun dan menyuplai transfer ke daerah sebesar Rp 306,1 triliun.

Purbaya menjamin tingginya angka penyerapan tersebut berjalan sesuai dengan sasaran target kementerian. Surplus pada indikator keseimbangan primer yang menembus Rp 58,6 triliun memperkuat argumennya untuk menepis narasi miring mengenai ketidakstabilan dana publik.

"Di situ menunjukkan bahwa ya anggaran kita bagus. Jangan dibilang ugal-ugalan atau Purbaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar," tutupnya.***