Kecewa Kebijakan Pusat, Puluhan Mitra Pengemudi Tutup Paksa Kantor Maxim Pekanbaru

PEKANBARU - Kekesalan puluhan pengemudi ojek daring memuncak di depan Kantor Maxim Cabang Pekanbaru, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, Jumat (30/10/2026). Lantaran tuntutan penghapusan sistem aplikasi berbayar tidak menemukan titik terang, massa yang merasa aspirasinya digantung akhirnya menyegel pintu masuk kantor operasional tersebut.

Sekitar 80 orang yang tergabung dalam Aliansi Mitra Pengemudi Maxim Pekanbaru datang membawa pengeras suara dan membentangkan sejumlah spanduk bernada protes. Mereka merasa regulasi aplikator saat ini semakin menyulitkan posisi mitra di jalanan. Titik tolak penolakan ini bersumber pada keberadaan Program Turbo Berbayar yang dinilai memaksa pengemudi mengeluarkan modal tambahan di awal hanya untuk mendapatkan prioritas pesanan penumpang.

"Kami di jalan hujan panas demi keluarga, program berbayar ini sangat membebani dan membuat pesanan kami makin tipis," sebut Koordinator Lapangan Aksi, Bagas Putra mewakili keluhan rekan-rekannya.

Selain menuntut penghapusan fitur Turbo, massa juga mendesak penataan ulang pendaftaran akun baru yang dinilai membuat persaingan di jalanan menjadi tidak sehat. Para mitra turut menuntut transparansi perhitungan komisi, pengadaan Bantuan Hari Raya (BHR), serta pelibatan perwakilan pengemudi dalam setiap perumusan kebijakan baru.

Menghadapi tuntutan massa, Kepala Cabang Maxim Pekanbaru, Fadhil Muhammad turun tangan memberikan penjelasan langsung. Ia memaparkan bahwa penghapusan Program Turbo yang kini beralih nama menjadi Program Fokus sepenuhnya merupakan wewenang kantor pusat secara nasional, bukan kebijakan di tingkat daerah. Fitur tersebut ditawarkan dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp12.000 untuk durasi tiga jam hingga Rp20.000 untuk sembilan jam operasional.

"Program Fokus ini bersifat opsional, bukan kewajiban bagi mitra pengemudi. Kami di internal juga terus mengevaluasi sistem agar pembagian pesanan tetap merata bagi semuanya," terang Fadhil.

Terkait urusan tarif, Fadhil memastikan potongan komisi sebesar maksimal 8 persen sudah berjalan sesuai aturan pemerintah melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Ia menegaskan, biaya platform dalam sistem aplikasi sepenuhnya dibebankan kepada pihak konsumen pembeli jasa, bukan dipotong dari pendapatan pengemudi.

Namun, argumentasi pihak manajemen tidak serta-merta meredakan ketidakpuasan peserta unjuk rasa. Bagas Putra kemudian memberikan tenggat waktu 30 menit kepada Fadhil untuk menghubungi pimpinan pusat di Jakarta demi mendesak pencabutan program berbayar khusus di wilayah Pekanbaru. Usai tenggat waktu berakhir, hasil komunikasi tersebut hanya membuahkan janji evaluasi tanpa adanya surat keputusan penghapusan secara permanen.

Merasa hanya mendapat janji normatif, massa langsung mengambil langkah sepihak. Mereka merangsek maju dan memasang spanduk melintang yang menutupi seluruh akses masuk, sekaligus menyegel kantor Maxim Pekanbaru. Para demonstran menuntut agar operasional kantor cabang tersebut dihentikan total hingga seluruh tuntutan mereka direalisasikan, sebelum akhirnya membubarkan diri meninggalkan lokasi pada pukul 11.40 WIB. (wpa)