Sebelum Diburu KPK, Wamen Silmy Karim Sempat Asik Nonton Konser Java Jazz

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim di tengah pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi awal mengenai lokasi Silmy Karim. Namun hingga kini, penyidik masih berupaya melakukan komunikasi dan meminta yang bersangkutan bersikap kooperatif dalam proses penegakan hukum.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK berada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengimbau agar yang bersangkutan dapat kooperatif sehingga dapat membantu proses penanganan perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menjangkau sejumlah lokasi di Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali.

Di tengah berkembangnya kasus tersebut, Silmy Karim diketahui masih sempat merespons pertanyaan wartawan melalui pesan elektronik.

Saat dimintai tanggapan mengenai OTT yang menyeret pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Silmy memilih tidak memberikan komentar lebih jauh dan meminta agar konfirmasi diarahkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Selamat sore. Baiknya Pak Menteri yang jawab ya," tulis Silmy dalam pesan singkat kepada wartawan.

Sejak saat itu, belum ada pernyataan lanjutan yang disampaikan Silmy kepada publik terkait kasus yang sedang ditangani KPK.

Perhatian publik terhadap keberadaan Silmy Karim juga mengarah pada aktivitas media sosialnya.

Beberapa hari sebelum operasi tangkap tangan berlangsung, Silmy mengunggah sejumlah foto saat menghadiri konser Java Jazz bersama keluarga melalui akun Instagram pribadinya.

Selain itu, ia juga diketahui sempat membagikan aktivitas kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong melalui fitur Instagram Story pada hari yang sama ketika kasus tersebut menjadi perhatian publik.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK yang mengaitkan aktivitas media sosial tersebut dengan substansi perkara yang sedang diselidiki.

KPK Amankan Belasan Orang dan Sita Sejumlah Barang Bukti
Dalam operasi yang dilakukan selama dua hari terakhir, KPK mengamankan belasan orang yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.

Menurut Budi, tim penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tertangkap tangan kali ini. Barang bukti yang diamankan berupa kendaraan, mobil, motor, uang tunai, valuta asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD), serta logam mulia emas," ujar Budi.

KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan guna mendalami konstruksi perkara dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Profil Singkat Silmy Karim
Silmy Karim merupakan salah satu pejabat yang memiliki rekam jejak panjang di sektor industri strategis dan birokrasi pemerintahan.

Pria kelahiran Slawi, Tegal, Jawa Tengah, 19 November 1974 itu merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Magister Ekonomi Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy pernah menduduki sejumlah posisi penting, antara lain Direktur Utama PT Pindad, Direktur Utama PT Barata Indonesia, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, serta Direktur Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada Maret 2026, total kekayaan Silmy Karim tercatat sekitar Rp229,28 miliar.

Sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah, disertai kepemilikan surat berharga, kendaraan, serta kas dan setara kas.

Hingga Rabu malam, KPK belum menyampaikan status hukum Silmy Karim dalam perkara yang sedang dikembangkan.

Penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan serta menelusuri aliran dana dan dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal WNA.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan institusi strategis yang memiliki peran penting dalam pelayanan keimigrasian dan pengawasan orang asing di Indonesia.

KPK menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan dan pendalaman perkara selesai dilakukan. ***