Lapas Militer Temui Ditjenpas, Kordinasi Ketahanan Pangan

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus mendorong transformasi sistem pembinaan warga binaan melalui berbagai program kemandirian yang berorientasi pada pemberdayaan dan reintegrasi sosial.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil) yang menilai program pembinaan pemasyarakatan saat ini semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Apresiasi itu disampaikan dalam audiensi antara jajaran Ditjenpas dan Puslemasmil yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi sekaligus bertukar pengalaman mengenai penyelenggaraan program pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik di lingkungan pemasyarakatan umum maupun pemasyarakatan militer.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pembinaan warga binaan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada aspek keamanan dan pembatasan kebebasan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan keterampilan serta kesiapan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Menurut Mashudi, salah satu program unggulan yang saat ini terus dikembangkan berada di Nusakambangan, yang telah bertransformasi menjadi kawasan pembinaan berbasis produktivitas dan ketahanan pangan.

"Kami telah mengembangkan Nusakambangan sebagai sentra ketahanan pangan dengan berbagai program pembinaan keterampilan kerja. Saat ini terdapat 21 jenis pelatihan yang dapat diikuti warga binaan sesuai kebutuhan dunia kerja maupun peluang usaha produktif," ujar Mashudi.

Program tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil pangan, hingga keterampilan kerja lainnya yang diharapkan dapat menjadi bekal ketika warga binaan menyelesaikan masa pidananya.

Kepala Puslemasmil Brigjen TNI M. Yusrif Guntur menilai transformasi yang dilakukan Ditjenpas menunjukkan perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan nasional.

Menurut dia, lembaga pemasyarakatan kini tidak lagi dipandang semata sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan kapasitas individu.

"Sekarang lapas tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai tempat pemenjaraan. Berbagai program yang dijalankan menunjukkan peran pemasyarakatan sebagai wadah pembelajaran, pemberdayaan, dan persiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan," kata Yusrif.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pembinaan berbasis keterampilan dan produktivitas memiliki dampak penting dalam membangun kepercayaan diri warga binaan sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah bebas.

Ditjenpas menilai pembinaan kemandirian merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan.

Selain memberikan keterampilan teknis, program tersebut juga dirancang untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, serta etos kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai hasil program pembinaan yang dijalankan di sejumlah lapas dan rutan juga telah menunjukkan kontribusi nyata, baik dalam mendukung program ketahanan pangan nasional maupun menciptakan produk bernilai ekonomi yang dihasilkan oleh warga binaan.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Ditjenpas berharap model pembinaan berbasis kemandirian dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting dari reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Audiensi antara Ditjenpas dan Puslemasmil tersebut sekaligus mempertegas komitmen kedua institusi dalam membangun sistem pembinaan yang lebih modern, produktif, dan berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia yang siap kembali berkontribusi di tengah masyarakat. ***