Kasus Keracunan Massal Jadi Evaluasi, Presiden Prabowo Siapkan Perpres Tata Kelola Program MBG

JAKARTA – Pemerintah pusat memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil setelah terjadinya sejumlah kasus keracunan massal di beberapa daerah yang diduga berasal dari makanan dalam program tersebut. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG untuk memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa terulang.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan peraturan baru itu kini masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek teknis dan pengawasan berjalan lebih ketat agar program tetap berlanjut dengan standar yang lebih tinggi.

“Masih kami sempurnakan, terutama setelah ada banyak masukan dari berbagai pihak. Kami ingin program ini berjalan lebih baik dan aman bagi masyarakat,” kata Prasetyo dalam wawancara dengan Headline News Metro TV, Minggu (5/10/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG, mengingat manfaatnya yang besar bagi anak-anak sekolah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, sistem distribusi, penyedia bahan pangan, hingga proses pengawasan di lapangan akan ditinjau ulang agar lebih transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 1 Oktober 2025, sejumlah anggota dewan menyoroti lemahnya pengawasan program MBG setelah beberapa kasus keracunan makanan dilaporkan di sekolah-sekolah. DPR mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan makanan dan penunjukan vendor.

Melalui Perpres baru ini, pengawasan akan melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Badan Pangan Nasional. “Koordinasi antarinstansi akan diperkuat agar distribusi makanan lebih terpantau dan terjamin mutunya,” ujar Prasetyo.

Pemerintah juga berencana membentuk sistem pelaporan cepat untuk mendeteksi dini potensi masalah keamanan pangan di lapangan. Dengan begitu, setiap laporan keracunan atau pelanggaran bisa langsung ditindak sebelum menimbulkan korban lebih luas.

“Presiden menegaskan bahwa tujuan utama program MBG tidak boleh berubah — memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi yang aman dan layak,” kata Prasetyo menutup pernyataannya. ***