Serahkan 26 Nama Lintas Lembaga, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi JC

JAKARTA - Langkah berani diambil oleh mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya yang kini berstatus sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola Makan Gizi Gratis (MBG). Melalui kuasa hukumnya, ia resmi mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) dan menyerahkan 26 nama terduga baru ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Upaya hukum ini dilakukan agar mempermudah tim penyidik Kejagung dalam mengembangkan penyidikan dan mengungkap jaringan korupsi terorganisir ini.

"Ada orang-orang, pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif, (Jumlahnya) 26, ada kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," kata Kuasa Hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, Rabu (10/6/2026).

Penyidik Kantongi Dokumen Pemeriksaan Berisi Puluhan Nama

Pihak pengacara memastikan bahwa seluruh informasi penting dan nama-nama yang diduga ikut menikmati uang negara ini sudah tertuang secara legal dalam berkas pemeriksaan resmi di hadapan penyidik.

"Sudah kita sampaikan ke penyidik udah ada di BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP," ujarnya.

Terkait penyerahan berkas permohonan saksi pelaku yang bekerja sama, tim hukum berharap pihak kejaksaan bisa segera memberikan kepastian hukum demi kelancaran pengusutan perkara.

"(JC) sudah kita sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan. Kita berharap dari kejaksaan mengabulkan JC nya karena untuk mengungkap peristiwa lebih besar lalu untuk pengembangan penyidikan lebih mudah," sambungnya.

Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah per Hari Lewat Jalur Yayasan

Kasus korupsi di lingkungan BGN ini mencuat setelah kejaksaan menetapkan tiga figur penting sebagai tersangka, yakni Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, Mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, serta Sony Sonjaya.

Modus yang dijalankan para tersangka meliputi intervensi sistematis pada portal kemitraan resmi BGN. Mereka meloloskan yayasan-yayasan milik pribadi atau kelompoknya walau tidak memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan. Melalui skema manipulatif ini, sejumlah yayasan SPPG diduga menampung kucuran dana hingga miliaran rupiah per hari.

Tak berhenti di situ, Kejagung juga menemukan indikasi kuat adanya pemaksaan dalam proyek pengadaan barang dan jasa yang tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Seluruh proyek yang terindikasi mengalami penggelembungan harga (markup) tersebut diketahui sudah selesai dikerjakan.

Berikut adalah rincian pengadaan komoditas skala besar yang kini tengah diusut intensif oleh penyidik Kejagung:

• * Sektor Transportasi: Pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan estimasi nilai pagu sekitar Rp 1 triliun.
• * Sektor Sandang: Penyediaan komoditas berupa 32.000 pasang sepatu.
• * Sektor Teknologi & Media: Penyediaan 31.000 unit komputer tablet serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Krisna Murti menegaskan kembali bahwa pengajuan dokumen JC ini murni dorongan dari kliennya untuk bertindak kooperatif dan membantu pembersihan internal program nasional, bukan taktik menghindar dari jerat pidana. ***