Iuran Masuk Rp 14 Triliun Tapi Pengeluaran Rp 16,5 Triliun, Direktur BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito Curhat ke DPR

JAKARTA - Skema pembiayaan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan menghadapi tantangan likuiditas serius. Arus kas lembaga tercatat minus akibat beban biaya operasional medis harian yang terus melonjak melampaui target pendapatan.

Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito membeberkan dinamika neraca keuangan tersebut di hadapan legislatif saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, laju rasio klaim pascapandemi bergerak naik secara signifikan.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 percent," paparnya menerangkan perkembangan rasio keuangan.

Rasio Pengeluaran Bulanan Minus Rp 2 Triliun

Ketidakseimbangan fundamental antara dana yang dihimpun dari masyarakat dengan biaya pengobatan yang diklaim oleh mitra fasilitas kesehatan menjadi pemicu utama defisit keuangan bulanan.

Berdasarkan komparasi data riil, posisi keuangan BPJS Kesehatan digambarkan oleh Prihati Pujowaskito sebagai berikut:

• * Beban Harian: Pembayaran operasional pelayanan medis menyentuh nominal Rp 500 miliar per hari.
• * Total Biaya Bulanan: Akumulasi dana yang wajib dibayarkan mencapai kisaran Rp 16,5 triliun per bulan.
• * Penerimaan Riil: Setoran iuran bulanan dari seluruh kategori peserta hanya terkumpul sebesar Rp 14 triliun.

"Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," ungkapnya ringkas.

Menghitung Mundur Sisa Cadangan Dana

Meskipun situasi kas dalam kondisi tidak seimbang, manajemen menjamin pelayanan operasional bagi pemegang kartu aktif di rumah sakit tidak akan langsung terganggu dalam waktu dekat karena masih tersedianya sisa dana cadangan.

Kendati demikian, titik kritis gagal bayar diprediksi bakal terjadi di pertengahan tahun depan jika tidak ada intervensi regulasi hukum untuk menyuntikkan dana segar.

"Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu, sekalian," katanya memperingatkan situasi.

Kejar Pencairan Dana Kemenkes dan Kemenkeu via PP Alma

Guna meredam risiko kegagalan sistemik, manajemen tengah berkoordinasi intensif dengan jajaran menteri dan pihak Istana untuk mematangkan regulasi teknis yang menjadi syarat mutlak pencairan bantuan operasional.

Komunikasi krusial dengan pihak Sekretariat Negara menunjukkan adanya perkembangan signifikan terkait draf regulasi yang dinantikan.

"Kami berusaha ke depan tetap ikut, tadi Bapak Menkes sudah menyampaikan peraturan kelihatannya ada kabar gembira jam 13.00 tadi kami ditelepon oleh Wamensesneg. Jam 13.00 ada finalisasi Pak. Dan kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli Pak, cair Pak, cair, cair. Yang tadi Bapak bilang Rp 20 triliun. Rp 10 triliun di Kemenkes, Rp 10 triliun di Kemenkeu ya, yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun," terangnya menjabarkan sumber alokasi bantuan.

Injeksi likuiditas dari Kementerian Keuangan tersebut diproyeksikan sebagai instrumen krusial penutup defisit tahun berjalan. Di sisi lain, instrumen hukum berupa Perpres juga dikejar guna mengatasi masalah piutang macet kepesertaan.

"Suntikan Bu, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan Pak Yahya tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya. Kemudian yang perlu kami jelaskan bahwasanya kita juga berharap segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, karena ini ada 23 kurang lebih juta yang menunggak dan ini memang uangnya sebesar Rp 14 triliun," sambungnya mengakhiri penjelasan. ***