Instruksi Tegas Prabowo, Sjafrie Gerakkan Langkah Hukum Berantas Tambang Ilegal

JAKARTA – Komitmen pemerintah menertibkan tambang ilegal kembali dipertegas dalam rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memperkuat penegakan hukum yang lebih konsisten dan menyeluruh terhadap para pelaku.

Sehari setelah pertemuan itu, Senin (24/11/2025), Sjafrie menyampaikan sikap resminya melalui unggahan di akun Instagram pribadi. Ia menegaskan kesiapan kementeriannya bergerak bersama lembaga terkait. "Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan," tulisnya. 

Dalam unggahan tersebut turut dijelaskan kembali penegasan Prabowo mengenai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan itu menyatakan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Prinsip itu menjadi landasan dalam menindak praktik tambang ilegal yang selama ini merugikan negara dan lingkungan.

Sjafrie memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Ia menyebut semua proses hukum akan dijalankan secara profesional mulai dari penangkapan hingga pemeriksaan di pengadilan. "Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional," urainya.

Ia menjelaskan bahwa ketegasan negara harus diiringi langkah berkesinambungan agar pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan. "Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

Beberapa hari sebelumnya, Sjafrie meninjau latihan gabungan TNI di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah. Latihan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan pasukan dalam mendeteksi hingga menindak aktivitas tambang ilegal yang sering muncul di dua wilayah tersebut. ***