Jalan Tol Jadi Proyek Gagal Manfaat, Pengamat: Perencanaan Terlalu Optimistis, Rakyat yang Dirugikan

JAKARTA – Harapan besar agar pembangunan jalan tol dapat memperlancar konektivitas ekonomi nasional mulai dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah ruas tol yang baru dioperasikan justru sepi pengguna dan gagal mencapai target trafik sesuai perjanjian awal.

Data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan, terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia yang realisasi volume lalu lintasnya tak sampai 50 persen dari asumsi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek-proyek berbiaya triliunan rupiah itu tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M Gibran Sesunan, menilai penyebab utamanya ada pada perencanaan yang tidak matang. Ia menyebut banyak proyek jalan tol dibangun dengan studi kelayakan yang terlalu optimistis dan tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat serta pola mobilitas ekonomi.

“Banyak proyek tol didesain dengan asumsi terlalu tinggi. Prediksi lalu lintasnya tidak realistis, akhirnya setelah beroperasi hasilnya jauh dari harapan,” ujar Gibran di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Gibran, mahalnya tarif tol juga membuat masyarakat enggan menggunakan fasilitas tersebut. “Contohnya, di Tol Manado–Bitung, tarif kendaraan golongan satu mencapai Rp1.200 per kilometer. Ini memberatkan sektor logistik dan menekan efisiensi transportasi,” jelasnya.

Beberapa ruas tol lain yang juga sepi pengguna di antaranya Tol Bengkulu–Taba Penanjung, Krian–Legundi–Bunder–Manyar, dan Kanci–Pejagan. Jalan-jalan ini, yang seharusnya mendukung rantai pasok dan konektivitas logistik, justru belum memberikan manfaat ekonomi berarti karena minimnya hubungan langsung dengan pusat industri dan pelabuhan.

“Banyak tol dibangun bukan berdasarkan kebutuhan, tapi demi target pembangunan. Hasilnya, infrastruktur megah berdiri tapi tidak produktif. Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan tarif yang rasional, jalan tol hanya jadi monumen beton,” tegas Gibran.

Ia juga mengkritik Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap model bisnis operator tol. “BPJT seharusnya mengawasi dan mengukur kembali kelayakan proyek sebelum dan sesudah beroperasi. Sekarang, banyak tol rugi tapi tidak ada evaluasi serius,” ujarnya.

Gibran memperingatkan, jika persoalan ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa menghambat pembangunan tol baru dan mengancam keberlanjutan investasi infrastruktur nasional. “Masalah ini bisa menjadi bom waktu. Pemerintah harus berani audit BPJT dan meninjau ulang asumsi bisnis agar dana publik tidak sia-sia,” katanya.

Menteri PU, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan pemerintah akan memperkuat integrasi infrastruktur dengan pendekatan koridor logistik nasional. Namun, Gibran menilai langkah tersebut masih belum menjawab akar persoalan utama: minimnya konektivitas dan kebijakan tarif yang tidak berpihak pada pengguna.

“Tanpa kebijakan tarif yang terjangkau dan koneksi langsung ke pusat ekonomi, pembangunan tol hanya jadi simbol kemegahan, bukan solusi mobilitas,” tutupnya. ***