Pertahanan, Keamanan, dan Hukum Jadi Fokus RAPBN 2026, Anggaran Tembus Ratusan Triliun

JAKARTA – Pemerintah memastikan belanja pertahanan dan keamanan tetap menjadi prioritas utama pada RAPBN 2026. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa Rp185 triliun dialokasikan khusus untuk memperkuat TNI, mulai dari pengadaan pesawat baru, perawatan kapal perang, hingga pembentukan batalyon dan komando daerah militer (kodam) baru.

“Anggaran pertahanan semesta ini digunakan untuk perawatan alutsista, pengadaan dan penggantian pesawat, serta dukungan kendaraan tempur dan non-tempur,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Selain sektor pertahanan, anggaran Rp179,4 triliun disiapkan untuk bidang ketertiban dan keamanan. Dana tersebut dialokasikan untuk Polri, BNN, dan BIN, yang akan difokuskan pada pengamanan wilayah perbatasan, perawatan peralatan khusus, serta penanganan ancaman terorisme, kejahatan siber, penyelundupan, hingga perdagangan manusia.

“Bidang ketertiban dan keamanan juga harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global maupun domestik,” jelasnya.

Sementara itu, sektor hukum memperoleh Rp60,4 triliun. Anggaran ini mencakup kebutuhan kejaksaan, peradilan, dan lembaga terkait dalam menangani tindak pidana umum, tindak pidana khusus, hingga perkara tata usaha negara. Termasuk di dalamnya penindakan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan narkotika.

Dengan total belanja lebih dari Rp424 triliun untuk tiga sektor vital ini, pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal tahun depan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertahanan, keamanan, dan hukum nasional tetap kokoh. ***