Pak Jokowi, PKS Usul Nih, Bikin Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti masalah keamanan dan kesejahteraan di Papua yang dinilai masih terus mengemuka. Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan HAM, Sukamta mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur.

"Masih munculnya gejolak di tengah masyarakat Papua, ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi. Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera," katanya kepada GoNews.co melalui pesan whatsapp, Kamis (3/12).

"Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur. Mengapa kementerian atau badan khusus Papua, agar bisa fokus, tertarget jelas dan berproses agar masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan," sambungnya.

Dia menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal substantif. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial.

"Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda," tuturnya.

Jika masih gunakan model pendekatan yang sama, kata dia, tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua. Maka, dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur dia berharap ada pendekatan yang lebih progresif.

"Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," katanya.

Sukamta berpesan, bahwa Papua adalah Indonesia. Maka, menyelesaikan masalah Papua tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.

"Selama ini pendekatan pemerintah Joko Widodo terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi. Perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa, ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama," terangnya.

Selain itu, anggota Komisi I DPR RI mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka. Menurutnya, hal itu ibarat bibit api kecil di dalam sekam yang akan sangat berbahaya.

"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan. Oleh sebab itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," pungkasnya.***