Proyek Rp 29 Triliun Masuk Bukittinggi, Niniak Mamak dan Kemenakan Diminta Kompak Dukung Pembangunan

PADANG - Angin segar berhembus bagi kemajuan infrastruktur Sumatera Barat. Percepatan proyek Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Bukittinggi-Sicincin bernilai Rp 29 triliun kembali digulirkan melalui rapat tingkat tinggi di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).

Pertemuan ini dinakhodai langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade dengan melibatkan peserta tatap muka dan daring via Zoom, termasuk pihak Kementerian Kehutanan.

Konsolidasi Pemangku Kepentingan

Untuk menyamakan visi, deretan pimpinan lembaga dan daerah turut menyumbang pemikiran secara langsung, antara lain:

• * Kajati Sumbar, Dedie Tri Haryadi
• * Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan
• * Kakanwil BPN Sumbar, Teddi Guspriadi
• *:Dirut PT Hutama Karya, Koentjoro
• * Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi
• * Asisten III Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi (mewakili Gubernur)
• * Bupati Agam, Benny Warlis
• * Bupati Tanah Datar, Eka Putra
• *;Walkot Padang Panjang, Hendri Arnis
• * Walkot Bukittinggi, Ramlan Nurmatias

Menagih Keseriusan Kepala Daerah

Pembangunan ini bukan sekadar aspal, melainkan urat nadi ekonomi baru. Untuk itu, mekanisme ganti untung diterapkan dengan pengawasan khusus pada pembagian hak antara niniak mamak dan kemenakan agar terhindar dari sengketa berlarut.

"Proyek Tol Sicincin menuju Bukittinggi dengan nilai Rp29 triliun ini sangat menguntungkan Sumbar. Hasil pertanian akan lebih mudah dipasarkan ke Riau, sementara wisatawan dari Riau akan semakin mudah datang ke Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dan daerah lainnya," papar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade.

"Jangan sampai pembangunan berhenti karena persoalan pembagian internal. Yang penting harga sudah disepakati, proyek harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas," tekannya.

"Kita butuh hasil, bukan gimik atau konten. Semua kepala daerah harus turun ke lapangan menyelesaikan persoalan bersama masyarakat," ujarnya.

Kolaborasi Lintas Batas

Dukungan daerah telah diamini oleh Asisten III Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi yang menggarisbawahi fungsi tol untuk menopang ketahanan pangan dan pariwisata. Kesiapan pendataan bidang tanah juga ditegaskan oleh Kakanwil BPN Sumbar, Teddi Guspriadi.

Sementara itu, unsur kejaksaan memastikan payung hukum proyek ini aman dari celah sengketa.

"Kalau kita cinta Sumatera Barat, jangan kita hambat proyek tol ini. Mari kita selesaikan tepat waktu dan tepat mutu, dengan tetap menjaga kawasan hutan, sawah produktif, dan kelestarian alam," ungkap Kajati Sumbar, Dedie Tri Haryadi.

Sektor teknis kini berpacu dengan waktu menyusun analisis dampak lingkungan hingga penlok, khususnya untuk area Kabupaten Agam.

"Kami berharap jangan sampai seperti pengalaman di ruas lain yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan dokumen. Waktu habis untuk rapat, tetapi proyek tidak berjalan," kata Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan.

"Kami berharap setelah penetapan lokasi diterbitkan, pekerjaan konstruksi dapat segera dimulai sehingga target penyelesaian jalan tol sesuai jadwal dapat tercapai," kata Dirut PT Hutama Karya, Koentjoro. ***