Belasan Petinggi Negara Menghadap Prabowo, Susun Kebijakan Kelautan

JAKARTA - Respons cepat disiapkan pemerintah guna menekan biaya operasional nelayan di tanah air. Presiden, Prabowo Subianto langsung mengumpulkan jajaran kabinetnya ke rumah pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin malam (13/7/2026).

Koordinasi Lintas Sektor

Pertemuan yang mengupas ketersediaan energi ini dihadiri belasan menteri. Sinergi ini dibangun untuk memastikan kebijakan tepat sasaran langsung menyentuh masyarakat.

Pejabat negara yang hadir menghadap presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Tampak pula Menteri Luar Negeri, Sugiono; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, Nusron Wahid.

Jajaran non-kementerian yang mengikut rapat mencakup Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Kepala BRIN, Arif Satria; dan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria.

Fokus Bantuan Kapal Nelayan

Tujuan utama pemanggilan para menteri ini bermuara pada kesejahteraan pelaut.

"Salah satu agenda yang dibahas adalah terkait dengan harga bahan bakar minyak khusus untuk nelayan," papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sesuai siaran Sekretariat Presiden.

Aturan harga BBM khusus nelayan dirancang dengan dua skema pembagian batas ukuran:

• BBM disalurkan seharga Rp 6.800 per liter bagi kapal nelayan di bawah 30 GT.
• Harga ditetapkan sebesar Rp 15.000 per liter untuk kapal ukuran 30–200 gross ton (GT).

Atas arahan tersebut, proses teknis pengesahan akan dikebut dalam waktu dekat agar operasional nelayan terbantu.

"Kami akan segera membuat keputusan dari Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti," ungkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mematikan percepatan program tersebut. ***