Buntut Masalah Keuangan PT Pos Indonesia Parlemen Minta Audit Total

JAKARTA – Kasus tata kelola keuangan di PT Pos Indonesia menarik perhatian serius parlemen. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk tidak hanya berhenti pada investigasi di PT Pos, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMN demi mencegah praktik maladministrasi yang merugikan negara.

Audit Menyeluruh untuk Integritas BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto menilai bahwa pengawasan ketat terhadap aset negara adalah harga mati. Evaluasi yang dilakukan Danantara dianggap sebagai instrumen tepat untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah.

"Proses evaluasi seperti ini merupakan langkah yang tepat dan perlu terus diperkuat," tegas Firnando, Minggu (5/7/2026).

Tindak Lanjut Investigasi Danantara

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas memaparkan bahwa pihaknya menemukan berbagai indikasi penyimpangan keuangan setelah melakukan due diligence di PT Pos Indonesia. Investigasi kini terus berlanjut untuk menuntaskan temuan tersebut.

"Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Rohan.

Pihak Danantara berkomitmen tidak akan memberi toleransi pada tindakan yang melanggar hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

Transformasi dengan Budaya Bersih

Firnando berharap transformasi BUMN ke depan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada penguatan budaya integritas. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi poin yang sangat ditekankan oleh Komisi VI DPR RI.

"BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel," paparnya.

DPR RI melalui Komisi VI akan terus memantau perkembangan audit ini guna memastikan tidak ada kebocoran anggaran di masa mendatang.

"Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari," tutupnya.***