Tutup 750 BUMN Bermasalah, Pemerintah Gandeng KPK Usut Penyelewengan

JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah radikal dengan menutup 750 BUMN yang terus mencatatkan kerugian. Tidak hanya ditutup, tata kelola keuangan ratusan perusahaan ini akan diaudit langsung oleh Danantara Indonesia untuk membongkar potensi korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Strategi penertiban ini dimatangkan melalui audiensi antara COO Danantara, Dony Oskaria dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin serta Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Pertemuan berlangsung lancar di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Fokus Penyelamatan dan Penindakan

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria menyatakan komitmennya untuk tidak pandang bulu. Jika audit menemukan bukti kejahatan finansial, para petinggi 750 BUMN tersebut harus bersiap menghadapi proses hukum.

"Itu dibahas juga, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," ujar Dony.

Ia menekankan bahwa membubarkan perusahaan bukan berarti menghapus rekam jejak kriminal di dalamnya.

"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegasnya.

Cegah Kerugian Lebih Lanjut

Keputusan menutup ratusan entitas pelat merah ini diharapkan membawa dampak besar bagi kesehatan anggaran negara yang selama ini terbebani.

"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," urainya.

Instruksi Langsung Presiden

Langkah bersih-bersih ini sejalan dengan target Presiden, Prabowo Subianto. Dari total 1.000 BUMN yang terdaftar, sebanyak 200 entitas tercatat sudah ditutup lebih awal guna mengurangi birokrasi yang membebani.

Pada acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026), Presiden menyampaikan kegeramannya terhadap struktur gemuk perusahaan yang merugi.

"750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ungkap Prabowo Subianto. ***