Pembenahan Total Penyaluran, MBG Disetop untuk Audit Dapur

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar. Kebijakan ini diberlakukan demi menata ulang standar operasional dapur, rasionalisasi anggaran, hingga perbaikan sistem insentif.

Hal ini disampaikan secara terbuka usai jajaran petinggi BGN merampungkan rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu berjalan lebih optimal setelah masa jeda ini.

Waktu Jeda untuk Audit Dapur

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menilai bahwa libur sekolah memberikan keleluasaan waktu bagi pihaknya untuk merapikan manajemen internal BGN.

"Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya. Dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya, data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki," urai Arum.

Penyempurnaan tata kelola diharapkan membuahkan hasil nyata di lapangan dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang.

"Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," jelasnya.

Akurasi basis data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) kini menjadi fokus utama yang dikawal oleh tim Pusdatin BGN.

"Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, 'Iya BGN yang tidak mau menerima data kami', atau sebaliknya ,'Oh yang mereka tidak kasih. Nah, itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami," kata Arum.

Ia memastikan keputusan penghentian distribusi memang dirancang untuk memberi ruang perbaikan menyeluruh.

"Iya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu," tegasnya.

Pernyataan ini juga didukung oleh Wakil Kepala BGN, Trenggono yang menambahkan alasan logis dari penyetopan tersebut.

"Sekolahnya kan libur," timpal Trenggono.

Penyesuaian Insentif SPPG Rp 6 Juta

Di sektor pembiayaan, BGN memastikan tidak akan lagi memberlakukan sistem pukul rata insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," ujar Arumsari.

Menurutnya, mekanisme yang lama sangat tidak efisien karena mengabaikan disparitas jumlah sasaran gizi di tiap daerah.

"Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun (penerima manfaat) Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya. Kan itu dampaknya nanti penata ulangan kan begitu," urainya.

Sebagai solusi, BGN akan mempertimbangkan penyatuan wilayah kerja SPPG demi kelancaran program.

"Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," tambahnya.

Standar keamanan dan gizi kini akan menjadi indikator utama dalam pencairan insentif yang baru.

"Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentifnya sendiri itu kita akan evaluasi. Bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi," terangnya.

Optimalisasi Aset dari Masa Eks Kepala BGN

Terkait pengadaan barang yang dilakukan di tahun 2025 pada era eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, seperti perangkat IoT (Internet of Things) dan motor listrik, BGN akan berkolaborasi dengan pihak Kejaksaan untuk penggunaannya.

"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," ungkap Arumsari.

Langkah preventif untuk menjaga efisiensi anggaran BGN di tahun 2026 akan diperketat guna mencegah pengadaan barang serupa.

"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," paparnya.

Ia menekankan bahwa pertanggungjawaban uang negara mengharuskan seluruh aset yang ada dipakai secara maksimal.

"Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," tegasnya.

Efisiensi Anggaran dan Fokus Penerima MBG

Untuk rancangan kerja 2027, BGN terus mematangkan besaran dana yang dialokasikan berdasarkan arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas.

"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari.

Proses refocusing ini melibatkan Kementerian Kesehatan demi memastikan kualitas asupan nutrisi sesuai kebutuhan medis yang tepat sasaran.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," ujarnya.

Pola intervensi gizi di masa depan akan dialihkan ke titik kritis pertumbuhan anak.

"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," jelas Arum.

Pemangkasan alokasi diprediksi tetap akan dilakukan usai seluruh kajian rampung dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas.

"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ucapnya.

Sebagai bentuk efisiensi konkret, BGN mempertimbangkan untuk tidak lagi menyalurkan MBG kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya," papar Arumsari.

"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya menjelaskan. ***