Presiden Prabowo Resmi Copot Wakil Menteri Imipas Buntut Kasus Pungli WNA

JAKARTA - Pelayanan publik di sektor keimigrasian dipastikan terus berjalan optimal meski rentetan proses hukum tengah menjerat sejumlah pejabat tinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Penegasan ini muncul setelah Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim, dan tujuh anak buahnya resmi berstatus tersangka atas pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menginstruksikan seluruh jajaran di pusat maupun wilayah untuk bersikap akomodatif terhadap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian berkomitmen penuh memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan demi membersihkan sistem perizinan dari praktik ilegal. Delapan pejabat yang ditahan KPK langsung dinonaktifkan secara permanen dari jabatan masing-masing.

Tindakan pembersihan juga diinstruksikan dari Istana Kepresidenan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencopot Silmy Karim dari posisi Wakil Menteri Imipas sesaat setelah penetapan status hukumnya diumumkan.

"Pada sore hari ini Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Skandal ini mencuat melalui operasi tangkap tangan KPK di Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali yang dilakukan pada Senin (2/6/2026) serta Selasa (3/6/2026). Petugas mendapati praktik pungutan liar terstruktur yang telah mengeruk Rp145,5 miliar selama empat tahun. Petugas menyita berbagai barang bukti seperti uang tunai, valuta asing, logam mulia, dan kendaraan mewah yang harus diangkut menggunakan mobil derek.

Dari belasan orang yang terjaring operasi, KPK menetapkan delapan tersangka pemerasan dan gratifikasi. Selain Silmy Karim, nama lain yang ditahan adalah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Empat bawahan teknis mereka, yakni Bagus Duramantio, Tessar Bayu Setiaji, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah, turut masuk ke dalam sel tahanan hingga Kamis (23/6/2026).

Jaringan ini terbukti mempersulit berkas pemohon izin tinggal agar pemohon membayar biaya tambahan di luar aturan resmi negara. Dana gelap itu dialirkan melalui rekening penampung atas nama pihak ketiga, yang kemudian dicairkan dan dibagikan secara rutin setiap hari Jumat dengan kamuflase sandi personel konser musik.***