Gaduh Data BPJS Kesehatan, Mensos Minta Kepala Daerah Tak Asal Bicara

JAKARTA – Ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah mencuat terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegur keras Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, yang dianggap menyebarkan informasi keliru kepada publik.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menilai pernyataan Wali Kota Denpasar yang mengaitkan penonaktifan peserta PBI dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi memicu keresahan.

"Saya terus terang menyesalkan pernyataan menyesatkan dan hoax salah satu wali kota, ini menimbulkan salah tafsir," tegas Gus Ipul di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Sabtu (14/2/2026).

Gus Ipul meluruskan bahwa kebijakan penonaktifan tersebut murni didasarkan pada hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan karena adanya perintah pencabutan hak dari Presiden. Peserta yang dinonaktifkan adalah mereka yang secara data statistik sudah dianggap mampu dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai warga miskin.

Ia mendesak kepala daerah tersebut untuk segera meralat ucapannya agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat yang sedang sensitif terhadap isu jaminan kesehatan.

"Pernyataan yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden ini harus dicabut," tuntutnya.

Gus Ipul mengingatkan bahwa verifikasi data kemiskinan dilakukan secara berjenjang melibatkan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, menuding pusat tanpa dasar data yang kuat dinilai tidak etis.

Meski demikian, Kementerian Sosial memastikan pintu koreksi tetap terbuka. Jika ada warga yang benar-benar miskin namun terlanjur dicoret, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan kembali melalui mekanisme yang berlaku.

"Kami membuka ruang koreksi. Negara melindungi yang lemah," pungkasnya.***