Diplomasi Ganda Prabowo di Board of Peace, Incar Perdamaian Gaza dan Kesepakatan Dagang AS

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerima undangan untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada Kamis (19/2/2026). Forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini menjadi sorotan karena posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa kepastian kehadiran Prabowo masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia menekankan bahwa pertemuan tersebut memiliki nilai penting, terutama terkait negosiasi ekonomi yang tengah berjalan antara Jakarta dan Washington.

“Ada undangannya. Belum tahu hadir atau tidak, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian. Kita sih menghendaki bisa dua-duanya (urusan perdamaian dan tarif dagang),” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Pemerintah menargetkan kehadiran Prabowo nanti dapat dibarengi dengan penandatanganan kesepakatan tarif dagang RI-AS guna memperkuat ekonomi nasional di pasar global.

Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam dewan bentukan Trump ini langsung disikapi dengan kesiapan militer. KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyatakan bahwa TNI sedang menyiapkan personel untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

“Kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu ke Mabesad memerlukan personel berkarakter apa, nanti kami siapkan,” ungkap Maruli.

Terkait kekuatan pasukan, Maruli memberikan gambaran jumlah yang cukup besar untuk misi kemanusiaan tersebut.

“Ya bisa satu brigadir, 5.000 sampai 8.000 mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum ada kepastian angka sampai sekarang. Saya bagian penyiapan,” tambahnya.

Indonesia telah resmi bersanding dengan negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir dalam keanggotaan Dewan Perdamaian ini. Meski Donald Trump belum merinci langkah teknis soal krisis Timur Tengah dalam pidatonya, ia menjanjikan bahwa forum ini akan menjadi proyek besar yang berdampak nyata bagi dunia.

Kehadiran Indonesia dalam lingkaran utama dewan ini mempertegas peran aktif negara dalam diplomasi internasional, sekaligus menjadi jembatan bagi kepentingan kemanusiaan di Gaza dan kepentingan ekonomi dalam negeri.***