Jadi Hakim MK, Adies Kadir Berjanji Mundur dari Sidang Sengketa Golkar
 |
| Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Adies Kadir dalam acara pelantikan Hakim MK dan Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara. |
Jum'at, 06 Februari 2026 07:42 WIB
JAKARTA – Mantan petinggi Partai Golkar, Adies Kadir, resmi mengemban amanah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (5/2/2026). Mengingat latar belakang politiknya, Adies berkomitmen menjauhkan diri dari penanganan perkara yang melibatkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Langkah ini diambil guna menjaga integritas dan menghindari potensi benturan kepentingan di lembaga pengawal konstitusi. Adies menyatakan kesiapannya untuk mundur dari panel persidangan jika ada kasus yang berkaitan dengan partai lamanya.
"Kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar," ujar Adies di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Mantan Wakil Ketua DPR ini menekankan bahwa aturan di internal Mahkamah Konstitusi sudah sangat ketat terkait profesionalisme hakim. Pengunduran diri dari sebuah perkara merupakan prosedur otomatis jika ditemukan adanya kaitan personal atau politik yang dapat mencederai keadilan.
"Kalau terkait dengan dianggap ada conflict of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut," jelasnya.
Penetapan Adies sebagai hakim konstitusi sempat menjadi sorotan publik. Ia dipilih DPR untuk menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. Namun, proses pemilihannya tergolong dinamis lantaran parlemen sempat membatalkan keputusan sebelumnya yang telah menetapkan Inosentius Samsul pada Agustus 2025 lalu.
Sebelum melenggang ke Medan Merdeka Barat, Adies mengundurkan diri sebagai kader Golkar guna memenuhi persyaratan formal. Ia pun berjanji akan fokus menjaga ideologi negara dan memberikan tafsir hukum yang adil terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya akan menjalankan tugas sesuai undang-undang dan menjaga konstitusi," tegas Adies.
Selain rekam jejak politiknya, Adies juga sempat memicu gelombang kritik publik pada pertengahan tahun lalu. Pernyataannya mengenai wacana kenaikan gaji anggota DPR sempat menjadi pemantik aksi demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang berujung ricuh di Jakarta.***
