Defisit APBN Melebar, DPR Ingatkan Peran Strategis Menkeu

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ditutup dengan defisit Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi ini menunjukkan tekanan fiskal yang semakin nyata karena mendekati batas maksimal defisit yang diatur undang-undang.

Angka tersebut melonjak dibandingkan realisasi APBN 2024 yang tercatat Rp509,1 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB. Defisit 2025 juga melampaui proyeksi pemerintah yang sebelumnya diperkirakan berada di kisaran 2,78 persen terhadap PDB.

Sorotan datang dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menilai ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran ke depan dilakukan dengan kehati-hatian ekstra.

“Angka 2,92 persen defisit nyaris menyentuh angka kramat 3 persen seperti diamanatkan UU Keuangan Negara tentang maksimal defisit,” ujarnya melalui akun X, Kamis (8/1/2026).

Ia memandang tekanan terhadap APBN masih berpotensi berlanjut. Kebutuhan pembiayaan pemulihan bencana di dalam negeri dinilai akan terus meningkat. Di sisi lain, ketidakpastian harga minyak dunia berisiko menambah beban subsidi dan belanja negara, sementara kinerja ekspor nasional belum sepenuhnya pulih.

“Tekanan APBN di 2026 mesti waspada,” tegasnya.

Dalam kondisi tersebut, Mardani menaruh harapan besar kepada Menteri Keuangan, Purbaya, agar mampu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pak Purbaya perlu didoakan bisa memberi stimulus yang menggerakkan ekonomi dalam negeri, plus quality spending, ditambah perbaikan proses birokrasi dan terus memerangi korupsi,” ucapnya.

Ia menambahkan, belanja negara yang tepat sasaran dan konsisten dalam reformasi birokrasi diyakini mampu meningkatkan efektivitas investasi pemerintah. Dengan langkah tersebut, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nasional diharapkan kembali ditekan ke bawah 5 persen agar pertumbuhan ekonomi lebih efisien dan berkelanjutan. ***