Empat Juta Hektar Direbut Kembali, Prabowo Tak Mau SDA Dinikmati Segelintir Orang

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara telah merebut kembali sekitar 4 juta hektar lahan yang selama ini dikuasai korporasi melalui izin perkebunan sawit di kawasan hutan. Pengambilalihan dilakukan setelah pemerintah mencabut izin-izin yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

“Sudah 4 juta hektar kita kuasai kembali. Kita cabut izinnya,” ujar Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut langkah itu merupakan implementasi langsung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Ia mengaku telah meminta klarifikasi kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan mendapat konfirmasi bahwa lahan yang dimaksud merupakan izin sawit di dalam kawasan hutan.

Presiden menekankan pemerintah tidak akan ragu meninjau ulang seluruh izin pengelolaan sumber daya alam yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita akan review, kita akan kaji kembali. Yang tidak sesuai dengan Pasal 33 dan tidak menguntungkan rakyat, kita tidak akan teruskan,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan bahaya jika negara membiarkan konsesi dan izin pemanfaatan disalahgunakan, sementara keuntungan justru mengalir ke luar negeri.

“Kalau itu kita biarkan, berarti kita lalai. Kita tidak pantas menjalankan pemerintahan,” katanya.

Ia menyebut penertiban tidak hanya menyasar kebun sawit, tetapi juga berbagai bentuk perizinan lain seperti hak guna usaha (HGU), hutan tanaman industri (HTI), hak pengusahaan hutan (HPH), hingga izin pertambangan. Seluruh sektor yang menyangkut sumber daya vital akan dievaluasi.

“Kita ingin Indonesia incorporated. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia,” ujar Prabowo.

Langkah penguasaan kembali jutaan hektar lahan ini menandai sikap tegas pemerintah dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. ***