Luka Banjir Bandang Masih Dalam, Tuntutan Operasi Besar-Besaran Lawan Tambang dan Pembalakan Liar Menggema

PADANG – Suara warga yang kehilangan keluarga, rumah, dan harapan akibat banjir bandang di Sumatera Barat masih terdengar di lokasi pengungsian. Di tengah luka itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan desakan keras kepada Gubernur Sumbar agar segera bertindak. Menurutnya, bencana yang berulang bukan sekadar musibah alam, tetapi akibat ulah manusia yang merusak hutan tanpa belas kasihan.

Saat meninjau kondisi pascabanjir di Berok Rakik, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Minggu (30/11/2025), ia menyaksikan langsung sisa lumpur, rumah-rumah yang hancur, dan warga yang masih terpukul dengan kehilangan mereka. Dari sanalah ia meminta Gubernur Sumbar membentuk satuan tugas gabungan untuk memberantas pembalakan liar dan tambang ilegal.

“Yang bertanggung jawab memimpin pergerakan dan penertiban itu adalah Gubernur Sumbar. Segera gandeng Kapolda dan Pangdam. Laksanakan tugas sebagai pemimpin Sumatera Barat,” tegasnya.

Menurut Andre, pembalakan liar dan tambang ilegal bukan lagi isu pinggiran—tetapi luka lama yang terus menganga. Ia menilai praktik-praktik itu telah berlangsung bertahun-tahun, seolah tidak tersentuh hukum, dan kini menimbulkan bencana yang merenggut nyawa serta merusak masa depan warga.

“Tambang liar seolah-olah sopan saja diam, lalu bencana datang berulang. Jika kita diam, ini akan terulang lagi. Semakin lama semakin besar,” ujarnya dengan nada geram.

Andre meminta Gubernur tidak menunda dan segera mengumpulkan Kapolda, Pangdam, dan Kejati untuk menyusun langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat. Menurutnya, penindakan harus dilakukan tanpa tedeng aling-aling dan tanpa melihat siapa yang berada di balik bisnis ilegal itu.

“Kalau kita serius dan Gubernur mau, lakukan operasi. Bentuk satgas. Tangkap dan habisi orang-orang ini. Kita harus bersihkan kampung kita dari perusak lingkungan,” tambahnya.

Ia berharap, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bergerak cepat sebelum tanah Sumbar kembali menelan korban. Setiap warga yang kehilangan tempat tinggal dan keluarga, katanya, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan hukum, tapi tragedi kemanusiaan. ***