DPR Soroti Akar Kerusakan Lingkungan Usai Banjir Sumatera, Izin Usaha Ekstraktif Diminta Dievaluasi Total

JAKARTA – Serangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera memunculkan kritik keras dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai bencana itu bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga buah dari rusaknya tutupan lahan yang menurutnya dipicu oleh izin usaha tambang dan perkebunan besar.

Sebagai Anggota Timwas Bencana DPR RI, ia menekankan perlunya tindakan cepat dan menyeluruh agar bencana serupa tidak terus terulang.
"Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan," ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ia menilai kemunculan Siklon Senyar di wilayah yang sebelumnya tidak pernah menjadi jalur badai merupakan sinyal kuat bahwa perubahan iklim semakin tak terkendali. Menurutnya, dampaknya kini terasa langsung pada keselamatan masyarakat.
"Telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan rakyat di banyak daerah Indonesia," jelasnya.

Maman mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata, bukan sekadar respons sementara. Ia menyebut revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan massif, penataan ruang berbasis mitigasi risiko bencana, hingga penguatan anggaran kesiapsiagaan sebagai langkah kunci yang tidak bisa ditunda.

Rangkaian bencana di Sumatera menurutnya harus menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan lingkungan tidak boleh lagi mengabaikan risiko jangka panjang. Keselamatan warga, katanya, harus menjadi dasar dalam penataan kebijakan dan izin usaha. ***