Speedboat, Penolakan, dan Kematian: Jejak Panjang Perjuangan Irene Mencari Pertolongan di Jayapura

JAKARTA – Dalam gelap dini hari Kampung Kensio, keluarga Irene Sokoy bergegas mencari pertolongan. Ibu hamil asal Hobong itu merintih kesakitan, dan speedboat menjadi satu-satunya harapan menuju layanan kesehatan di Sentani. Namun perjalanan itu justru menjadi awal dari rangkaian penolakan yang berakhir pada tragedi: Irene dan bayinya meninggal sebelum sempat ditangani secara layak, Senin (17/11/2025).

Kisah pilu ini menyebar cepat di media sosial dan memicu kemarahan publik. Bukan hanya karena jarak Hobong yang tak terlalu jauh dari Jayapura, tetapi karena Irene diduga berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain tanpa pernah mendapatkan pertolongan memadai.

Menurut keterangan keluarga, Irene mulai merasakan sakit hebat sekitar pukul 03.00 WIT. Speedboat digeber menuju RSUD Yowari, tempat ia pertama kali dibawa. Dari sana, ia dirujuk ke RS Abepura namun keluarga menyebut tidak mendapatkan pelayanan.

Mereka melanjutkan upaya ke RS Dian Harapan—tetapi kembali tidak ditangani. Harapan berikutnya tertuju pada RS Bhayangkara, namun keluarga menyebut kamar penuh dan biaya yang diminta tidak sanggup mereka bayar. Irene akhirnya diarahkan ke RS Dok II Jayapura, namun napasnya keburu terhenti dalam perjalanan.

Fredy Sokoy, dosen Universitas Cenderawasih yang mewakili keluarga, mengecam keras apa yang terjadi.

“Di tengah kota, fasilitas lengkap, tapi rujukan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain semuanya buntu,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Ia menilai tragedi ini adalah kegagalan sistemik.

“Dua nyawa orang Papua sama berharganya dengan seratus nyawa. Beginikah nasib rakyatku? Mati karena alasan sederhana seperti ini?”

Keluarga mendesak pemerintah daerah membentuk tim investigasi independen. Mereka menilai sistem rujukan darurat di Jayapura tidak berjalan, dan kasus ini bisa terjadi pada siapa saja yang tidak punya akses atau kemampuan membayar layanan kesehatan tertentu.

Rumah Sakit Saling Memberikan Klarifikasi

RSUD Yowari menegaskan penanganan terhadap Irene dilakukan sesuai prosedur. Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, menjelaskan keterbatasan tenaga spesialis menjadi kendala utama.

“Kami hanya memiliki satu dokter spesialis kandungan yang bertugas. Penanganan dilakukan lewat koordinasi telepon,” ujarnya.

RSDH Jayapura membantah telah menolak pasien. Mereka menyebut NICU dan ruang kebidanan penuh, dokter Obgyn cuti, dan dokter anastesi memerlukan waktu koordinasi tambahan. Setelah diberi penjelasan, keluarga disebut memilih melanjutkan ke rumah sakit lain.

RS Bhayangkara Jayapura juga memberikan klarifikasi. Kepala RS Bhayangkara AKBP Rommy Sebastian menyebut pasien datang tanpa sistem rujukan terpadu.

“Kalau kami mematuhi peraturan pemerintah, apakah kami salah?” katanya.

Ia membantah rumah sakit meminta biaya perawatan kepada keluarga.

Respons Pemerintah Papua

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhri, merespons tegas.

“Tidak boleh ada lagi penolakan pasien. Ini amanat undang-undang. Jika masih ada yang menolak, akan ada sanksi,” katanya, Kamis (20/11/2025).

Ia berjanji melakukan evaluasi menyeluruh bersama puskesmas, rumah sakit, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem rujukan darurat yang dinilai jebol dalam kasus Irene.

Tragedi Irene Sokoy kini menjadi simbol kegagalan koordinasi layanan kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamatan nyawa. Di tengah klarifikasi rumah sakit dan seruan keluarga untuk investigasi, publik menunggu apakah kisah pilu ini akan diikuti perubahan nyata dalam sistem yang selama ini tidak ramah bagi mereka yang datang dengan keadaan genting. ***