Presiden Prabowo Minta Ada Keterwakilan Perempuan di Komisi Reformasi Polri, Anggota Baru Segera Diumumkan

JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat semangat reformasi di tubuh kepolisian kini memasuki babak baru. Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto akan segera memiliki satu anggota perempuan sebagai bentuk keterwakilan gender dalam lembaga strategis tersebut.

Ketua Komisi, Jimly Asshidiqie, mengatakan keputusan penambahan anggota perempuan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar tim yang bertugas mempercepat agenda reformasi kepolisian menjadi lebih inklusif dan beragam. 

“Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nantinya jumlah anggota menjadi sebelas orang,” ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

Menurut Jimly, penunjukan tersebut bukan berasal dari usulan komisi, melainkan inisiatif Presiden setelah menyadari bahwa seluruh anggota awal yang dilantik pada Jumat (7/11/2025) berjenis kelamin laki-laki.

“Setelah pelantikan, beliau melihat semuanya laki-laki. Jadi Presiden sendiri yang meminta agar ada perwakilan perempuan. Namanya sudah ada, tinggal menunggu penandatanganan,” jelasnya.

Meski belum menyebut siapa sosok perempuan yang akan bergabung, Jimly menegaskan calon tersebut telah melalui pertimbangan matang. Ia belum memastikan apakah berasal dari unsur masyarakat sipil, akademisi, atau purnawirawan Polri.

“Belum saya sebut. Pokoknya perempuan. Karena ini laki-laki semua, jadi sebelum ada protes dari gerakan perempuan, Presiden langsung ambil langkah cepat,” ujarnya sambil tersenyum. 

Langkah Presiden Prabowo menambah anggota perempuan mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, terutama aktivis perempuan yang menilai keputusan tersebut sebagai langkah simbolis menuju kepemimpinan yang lebih representatif di institusi penegak hukum.

Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 122 P Tahun 2025, berisi 10 anggota dari beragam latar belakang. Jimly Asshidiqie dipercaya sebagai ketua merangkap anggota, didampingi sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD, tiga mantan Kapolri (Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti), serta Ahmad Dofiri selaku penasihat khusus Presiden di bidang keamanan dan reformasi kepolisian.

Turut pula tergabung beberapa tokoh hukum dan politik seperti Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Supratman Andi Agtas. Kehadiran anggota baru perempuan nantinya diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam merumuskan kebijakan reformasi Polri yang lebih sensitif terhadap isu keadilan, transparansi, dan kesetaraan.

Dengan penambahan ini, pemerintah menegaskan bahwa reformasi Polri bukan hanya soal sistem dan kelembagaan, tetapi juga keberagaman cara pandang dalam menegakkan hukum di Indonesia. ***