Usai Didesak Bobby dan Mualem, Purbaya Sindir Pemda: Kalau dari Dulu Kelola Uang Benar, Tak Akan Begini

JAKARTA – Gelombang protes dari daerah akhirnya tiba di Jakarta. Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi langsung Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (7/10/2025), menuntut pencairan penuh Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas dalam rancangan anggaran tahun depan.

Namun, pertemuan itu justru berakhir dengan sindiran tajam dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa kemampuan keuangan negara tidak bisa menanggung semua permintaan daerah. 

“Kalau mereka (para gubernur) maunya semua ditanggung saya. Itu normal, tapi ya kita lihat kemampuan APBN seperti apa,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurutnya, situasi fiskal nasional sedang berada dalam masa penyesuaian akibat perlambatan ekonomi sepanjang sembilan bulan terakhir. Pendapatan pajak yang belum maksimal membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

“Ekonominya melambat, pendapatan turun, sementara kebutuhan naik. Jadi, kalau semua minta sekarang, pasti tidak bisa,” jelasnya.

Purbaya juga menyoroti masih lemahnya kinerja sejumlah pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Ia menilai banyak anggaran yang “meleset” dari sasaran, bahkan sebagian daerah masih belum transparan dalam penggunaan dana pembangunan. 

“Kalau dari dulu dikelola dengan baik, tak akan banyak keluhan seperti ini. Image pemda di mata pusat masih kurang bagus. Itu yang harus mereka perbaiki,” tegasnya.

Salah satu keluhan paling menonjol datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang mengaku anggaran daerahnya dipangkas hingga 25 persen. Ia menilai pemotongan itu menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Kami berharap anggaran tidak dipotong. Karena beban pembangunan semua ada di daerah,” ujar Mualem selepas pertemuan. 

Nada serupa juga disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang mengatakan pemotongan TKD telah mengganggu pembayaran gaji ASN di daerah.

“Kalau dana transfer tidak dikembalikan, sebaiknya pemerintah pusat saja yang tanggung gaji pegawai daerah,” katanya blak-blakan.

Sebelumnya, dalam RAPBN 2026, pemerintah sempat hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk TKD, turun hampir 29 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp919 triliun. Kondisi ini membuat sejumlah pemerintah daerah menaikkan pajak secara signifikan untuk menutup defisit.

Sebagai respons atas tekanan tersebut, Purbaya akhirnya menambah alokasi Rp43 triliun sehingga total TKD tahun 2026 menjadi Rp693 triliun. Namun ia menegaskan, tambahan ini bukan berarti daerah bisa kembali boros.

“Saya akan lihat kondisi ekonomi di triwulan kedua 2026. Kalau pajak naik, penerimaan baik, dan tak ada kebocoran, baru kita bagi lebih besar,” ujarnya. 

Purbaya juga mengingatkan bahwa dirinya baru bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan masih berupaya menata ulang sistem fiskal yang selama ini dinilai kurang efisien.

“Kalau pemda bisa tunjukkan kinerja yang baik dan bersih, desentralisasi fiskal pasti jalan lagi. Bukan malah terpusat seperti sekarang,” pungkasnya.

Pertemuan panas antara 18 gubernur dan Menteri Keuangan ini menandai babak baru dalam hubungan pusat dan daerah — tarik menarik kepentingan fiskal yang menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi daerah kini menjadi ujian nyata pemerintahan baru. ***