Kebakaran Kilang Dumai, DPR Ingatkan Ancaman Krisis Energi Nasional

JAKARTA – Kebakaran yang melanda Kilang Dumai kembali membuka mata publik tentang rapuhnya fondasi ketahanan energi nasional. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai insiden itu bukan peristiwa biasa, melainkan tanda lemahnya infrastruktur perminyakan Indonesia.

“Ini fakta yang tidak menggembirakan. Yang senang hanya mafia impor migas, karena ketergantungan kita terhadap impor semakin besar,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis malam (2/10/2025).

Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024 itu, kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (BPH), sementara lifting hanya sekitar 600 ribu BPH. Kapasitas kilang domestik yang berkisar 1 juta BPH tidak mampu menutup kesenjangan kebutuhan, sehingga Indonesia makin terjebak dalam skema impor BBM yang membebani APBN lewat subsidi energi. 

Mulyanto mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh pada seluruh kilang tua, termasuk Dumai, Balongan, dan Cilacap. “Penggantian peralatan rentan serta penguatan sistem proteksi kebakaran harus jadi prioritas. Tanpa langkah serius, kebakaran bisa berulang dan melumpuhkan pasokan energi nasional,” tegasnya. 

Ia juga menyoroti tingginya frekuensi kebakaran di kilang Pertamina. “Hampir setiap empat bulan sekali terjadi kasus serupa. Padahal sudah ada unit manajemen risiko setingkat direktur. Artinya ada persoalan mendasar yang belum terpecahkan,” ungkapnya.

Selain penguatan keamanan, Mulyanto menekankan pentingnya percepatan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan kilang baru. Proyek modernisasi Balikpapan, Cilacap, dan Balongan disebut harus segera dirampungkan.

“Kita sedih melihat kilang Balikpapan yang terbakar tahun lalu padahal baru saja ditingkatkan kapasitasnya. Kalau pola ini terus berulang, sulit bicara soal kemandirian energi,” pungkasnya. ***