Reformasi Polri Jadi Ujian Awal Prabowo, DPR Desak Presiden Turun Langsung

JAKARTA – Dorongan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi Polri kian menguat setelah ia berjanji membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi kepolisian. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai hanya keterlibatan langsung Presiden yang bisa menjamin perubahan nyata di tubuh Polri.

"Presiden Prabowo sebaiknya langsung memimpin reformasi kepolisian. Dengan begitu, rencana strategis Polri bisa dievaluasi dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Nasir, Jumat (12/9/2025).

Ia menilai, reformasi Polri sudah berlangsung sejak era Kapolri Sutanto hingga Listyo Sigit Prabowo, namun perilaku aparat masih kerap jauh dari ekspektasi publik. Karena itu, menurut Nasir, peran Presiden sangat krusial. "DPR tidak duduk di dalam komisi, tapi akan mengawasi jalannya reformasi," tambahnya.

Desakan serupa datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang beranggotakan tokoh lintas agama dan masyarakat sipil. Dalam dialog tiga jam bersama Prabowo di Istana, Kamis (11/9), mereka menyampaikan tuntutan reformasi kepolisian sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

"Pak Presiden menyambut usulan itu dan akan segera membentuk komisi reformasi Polri. Ini juga tuntutan masyarakat yang cukup besar," kata Pendeta Gomar Gultom, perwakilan GNB.

Bagi Prabowo, reformasi Polri kini menjadi ujian awal pemerintahannya: apakah janji membentuk komisi akan diikuti dengan langkah nyata, atau sekadar simbol politik. Publik menanti, apakah Presiden akan benar-benar turun tangan memimpin proses reformasi, atau menyerahkan sepenuhnya pada tim khusus. ***