Rp150 Juta per Tahun untuk Pungli, Sopir Truk Teriak, DPR dan AHY Desak Aksi Nyata

JAKARTA – Sorotan terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang menyasar kendaraan logistik di Indonesia semakin tajam. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menyatakan bahwa beban pungli yang mencapai ratusan juta rupiah per truk setiap tahun tak hanya melukai keadilan, tetapi juga menyumbang mahalnya harga barang kebutuhan masyarakat.

“Jika satu truk harus keluar Rp150 juta dalam setahun hanya untuk pungli, maka wajar harga barang ikut melonjak. Ini bukan lagi soal sopir, ini soal keadilan ekonomi rakyat,” ujar Syafiuddin, Jumat (18/7/2025).

Syafiuddin mendesak agar pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga antikorupsi bergerak cepat dan tegas. Ia mengusulkan operasi gabungan, audit titik rawan pungli, digitalisasi sistem retribusi hingga pembentukan kanal aduan lintas instansi.

Pernyataan tegas juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menyebut pemerintah telah mengidentifikasi titik-titik rawan pungli yang kerap memeras sopir truk logistik.

“Ini bukan angka kecil. Rata-rata satu truk keluar Rp100–150 juta setahun. Kalau pungli bisa dihapus, biaya logistik langsung turun,” ujar AHY usai rapat koordinasi penanganan kendaraan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

AHY menyatakan bahwa masalah ini tak bisa ditoleransi dan menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu. "Tindakan harus tegas. Siapa pun pelakunya, hukum harus berjalan," tegasnya.

Menurut Syafiuddin, praktik pungli yang berlangsung bertahun-tahun ini telah menciptakan ekosistem biaya gelap yang merusak perencanaan tarif dan memperburuk efisiensi distribusi. Ia juga menilai pemerintah harus menjadikan pemberantasan pungli sebagai prioritas dalam reformasi logistik nasional.

“Tidak ada alasan untuk membiarkan pungli menjadi norma. Setiap rupiah pungli adalah derita petani, pedagang kecil, hingga konsumen di pelosok,” tandasnya. ***