Didukung 100 Guru, Pesisir Selatan Pacu Transformasi Pendidikan Lewat Sekolah Penggerak

PAINAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus melakukan transformasi pendidikan melalui sekolah penggerak berbasis program merdeka belajar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Salim Muhaimin menyampaikan Pesisir Selatan telah memiliki satu angkatan peserta didik sekolah penggerak dengan dukungan dukungan lebih dari 100 orang guru tenaga pendidik.

"Jumlah guru itu sudah melebihi target atau syarat yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional," ungkapnya di Painan.

Program sekolah penggerak merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Nasional dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian guna terciptanya Pelajar Pancasila.

Ia fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter yang diali dengan sumber daya manusia kepala sekolah dan tenaga guru yang unggul.

Sekolah penggerak penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya yang mengakselerasi sekolah di seluruh kondisi untuk bergerak lebih maju 1-2 tahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah menjadi penggerak.

Salim melanjutkan Pesisir Selatan telah memiliki 20 sekolah penggerak di jenjang pendidikan dasar (SD) dan sejumlah lainnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Ini akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat kami akan mengundang seluruh kepala Sekolah Dasar (SD) untuk mendeklarasikan transformasi sekolah penggerak," tuturnya.

Di sekolah penggerak tidak ada lagi kelas unggul dan siswa pintar, karena proses belajarnya telah berubah. Semua siswa bebas belajar sesuai minat dan bakat masing-masing sesuai kurikulum meredeka belajar.

Program tersebut kata Salim selaras dengan visi-misi Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, tak hanya skala nasional tapi juga internasional.

Visi-misi bupati-wakil bupati itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Salah satu upaya pencapaiannya adalah melalui pendidikan gratis.

Dengan demikian semua anak mendapat pelayanan dasar yang sama pada bidang pendidikan, meski berbeda latar belakang ekonomi keluarganya. "Jadi, anak orang kaya dan orang miskin kesempatannya sama," sebut dia. ***