Pandemi, DPD Minta Pemerintah Kurangi Anggaran Infrastruktur

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran infrastruktur dan mengalihkannya ke anggaran penanganan Covid-19.

Dalam rilis yang dikutip GoNEWS.co, Rabu (18/8/2021), LaNyalla menyatakan, "Untuk saat ini yang sangat diperlukan adalah pemulihan di berbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi, perlindungan sosial, UMKM, ataupun insentif usaha,".

kata LaNyalla, saat ini perekonomian mikro lebih memerlukan konsentrasi baik secara kebijakan maupun secara anggaran. Karena kontraksi ekonomi semakin dalam.

"Harus segera dilakukan percepatan melalui berbagai kebijakan untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi. Dengan menunda sementara waktu pembangunan infrastruktur, besaran anggaran yang sudah ditetapkan bisa dialihkan untuk sektor-sektor skala prioritas," imbuhnya.

LaNyalla berharap pemerintah fokus pada salah satu sasaran dalam menanggulangi wabah Covid-19, dengan pemenuhan fasilitas kesehatan, obat-obatan dan vaksinasi.

Jika pengendalian wabah teratasi, langkah selanjutnya adalah pemulihan ekonomi pada sektor-sektor vital dan mikro agar bergerak perlahan.

LaNyalla juga menyadari bahwa tidak bisa 100 persen anggaran infrastruktur dialihkan sepenuhnya untuk program PEN. Hal itu akan berdampak pada progres proyek strategis nasional.

"Semuanya memerlukan anggaran yang cukup. Saya kira infrastruktur yang tidak terlalu prioritas bisa dipotong anggarannya untuk kepentingan pandemi," tutur Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan untuk tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp417,8 triliun.

Sementara itu dalam pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan rencana anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 384,8 triliun.***