DPRD Padang Berharap Gubernur Irwan Prayitno Fokus Atasi Bencana

PADANG - DPRD Padang berharap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit menuntaskan persoalan dalam mengatasi bencana. Sebab, sebagian besar wilayah Sumbar rawan akan bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa.

Ketua DPRD Padang Erisman mengatakan, Sumbar merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam. Terutama Kota Padang, berada di pesisir pantai Samudra Hindia bencana alam seperti gempa bumi bisa datang setiap saat.

"Pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan mitigasi bencana adalah hal yang mendesak. Untuk itu gubernur, meski mendorong agar pembangunan infrastruktur tersebut segera direalisasikan," kata Erisman, Minggu (14/2/2016).

Menurut Erisman, ditengah keterbatasan anggaran, Pemkot Padang sulit membangun shelter untuk pengamanan masyarakat menghadapi bencana. Nah, disinilah peran gubernur membantu dan mendorong Pemkot Padang bagaimana mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Hal semacam ini, sebut Erisman, tidak hanya bagi Kota Padang, tetapi juga kabupaten/kota lain.

Kader Partai Gerindra ini mengingatkan, sebagai perwakilan rakyat, DPRD Kota Padang mendukung program-program gubernur dan wakil gubernur ke depan terutama yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di daerah.

Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim menyampaikan, besar harapan masyarakat di daerah terhadap Gubernur Sumbar dalam melakukan gebrakan-gebrakan baru dan memperbaiki segala kekurangan yang ada.

Sumbar termasuk Kota Padang saat ini rentan terhadap bencana terutama banjir dan longsor. Berhubung masih musim penghujan, diharapkan gubernur dapat mencarikan solusi secepat mungkin.

Terpisah, anggota Komisi II Yulisman meminta gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik segera meningkatkan perekonomian masyarakat ditengah keterpurukan saat ini. Pemberian kredit lunak bagi masyarakat yang bergantung pada Kredit Usaha Rakyat merupakan solusi yang bijak.

"Diharapkan nantinya, Gubernur Irwan Prayitno tidak hanya memberikan kredit lunak pada golongan dan kelompok tertentu. Kalau ini dilakukan gubernur maka masyarakat akan kecewa," tegasnya. (agb)