Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai, Pengendara tanpa Helm SNI di Pekanbaru Bakal Ditindak
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai, Pengendara tanpa Helm SNI di Pekanbaru Bakal Ditindak
2
Gerbong Mutasi Pemkot Pekanbaru Bergerak, Posisi Kepala Bappeda dan Dishub Berganti
Balai Kota
7 jam yang lalu
Gerbong Mutasi Pemkot Pekanbaru Bergerak, Posisi Kepala Bappeda dan Dishub Berganti
3
Proyek IPAL Mangkrak 5 Bulan, Warung Warga di Jalan Cempaka Pekanbaru Kebanjiran dan Merugi
Kabar Bertuah
11 jam yang lalu
Proyek IPAL Mangkrak 5 Bulan, Warung Warga di Jalan Cempaka Pekanbaru Kebanjiran dan Merugi

Pemuda Muhammadiyah Khawatir Densus Tipikor Melemahkan KPK

Pemuda Muhammadiyah Khawatir Densus Tipikor Melemahkan KPK
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. (sindonews.com)
Rabu, 18 Oktober 2017 13:22 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri membatalkan pembentukan Densus Tipikor Polri.

Sebab, Dahnil khawatir Densus Tipikot tersebut justru akan melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Dahnil juga meragukan, Densus Tipikor itu bisa menangani korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara maupun anggota Polri.

''Oleh sebab itu, perlu agaknya, Presiden memerintahkan membatalkan pembentukan Densus Tipikor oleh Kapolri ini,'' ujar Dahnil dalam siaran persnya kepada Sindonews, Rabu (18/10/2017).

Dahnil menyarankan agar intitusi yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian itu fokus dengan tim atau satuan Tipikor yang sudah ada dengan cara menarik anggota Polri yang berada di KPK.

Sehingga bisa lebih efektif dan akseleratif menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi.

Dia menilai, dengan menarik anggota kepolisian dari KPK, maka negara memperoleh dua keuntungan sekaligus.

Pertama, kualitas satuan Tipikor kepolisian akan semakin kuat dan efektif karena diperkuat oleh anggota kepolisian yang sudah berpengalaman di KPK.

''Kedua, KPK akan bisa lebih kuat, karena tidak terjadi loyalitas ganda yang seringkali mengganggu kinerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi besar,'' pungkasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:sindonews.com
Kategori:Ragam
wwwwww