Tambah Daftar Panjang Kepala Daerah, Penyidik KPK Gelar Operasi Penindakan ke-18

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan langkah tegas dalam mengawasi integritas pejabat negara dan tata kelola birokrasi. Melalui operasi tangkap tangan (OTT) ke-18 di tahun 2026, lembaga penegak hukum ini mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro atas dugaan keterlibatan dalam praktik rasuah.

"Benar," jelas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto memberikan konfirmasi singkat kepada jurnalis di Jakarta, Rabu (29/6/2026).

Mengacu pada pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tim penyidik akan memanfaatkan batas waktu 1 x 24 jam untuk merampungkan pemeriksaan perdana sebelum merilis status hukum para pihak yang terjaring.

Ironi Komitmen Perbaikan Sistem Daerah

Penindakan ini berbanding terbalik dengan komitmen yang pernah disampaikan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang setahun sebelumnya. Tepat 16 Juni 2025, Anom Widiyantoro hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam agenda rapat koordinasi pencegahan korupsi guna mengevaluasi kinerja pemerintahannya.

Di hadapan pimpinan KPK, Anom sempat menyatakan janjinya untuk membenahi tiga area rentan yang menjadi sorotan, yakni transparansi penganggaran, akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta profesionalitas pengelolaan sumber daya manusia. Janji tersebut diucapkannya dengan merujuk pada kasus mantan Bupati Pemalang periode 2021-2025, Mukti Agung Wibowo yang lebih dulu tertangkap.

"Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama," tuturnya kala itu menegaskan komitmen perbaikan sistem daerah.

Tren Penindakan Aparatur Negara

Langkah penyidik di Pemalang menambah data ekstensif penindakan KPK sejak awal 2026. Operasi dimulai dari sektor penerimaan negara pada 9-10 Januari dengan ditangkapnya delapan orang terkait dugaan suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara (DJP Kemenkeu). Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo menyusul diamankan pada bulan yang sama.

Sektor finansial kembali disorot pada bulan Februari saat KPK memeriksa Kepala KPP Madya Banjarmasin dan mantan pejabat teras Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Rizal. Gelombang operasi di bulan itu juga menyentuh lembaga peradilan dengan ditangkapnya Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan wakilnya, Bambang Setyawan.

Selama bulan Ramadhan di bulan Maret, tim penindakan mengamankan tiga kepala daerah sekaligus, yaitu Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi sosok ke-10 yang ditangkap di bulan April.

Setelah rehat sejenak di bulan Mei, operasi Juni mendorong Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby untuk menyerahkan diri. Penindakan di bulan Juni juga menjerat Bupati Muara Enim Edison dan seorang ASN BPK RI. Sebelum bergerak ke Pemalang, kalender operasi bulan Juli telah diisi dengan pemeriksaan terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. ***