Lindungi UMKM Lokal, Menko Pangan Jamin Koperasi Merah Putih Bukan Supermarket

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan jaminan penuh bahwa operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan roda bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta warung-warung milik masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan seiring langkah pemerintah mematangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum operasional KDKMP dalam waktu dekat.

"Saya jelaskan, Kopdes ini bukan toko, bukan supermarket. Jadi, tidak usah khawatir warung-warung, ritel-ritel, dan sebagainya. Tidak ada itu. Justru bisa saling melengkapi," paparnya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pelindung Harga Panen Petani

Zulkifli menerangkan bahwa entitas baru ini dirancang murni sebagai infrastruktur pemerintah untuk mendistribusikan barang bersubsidi dan bantuan sosial. Lebih dari itu, KDKMP akan difungsikan sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil pertanian warga.

Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu memotong rantai pasok yang merugikan petani akibat permainan harga oleh tengkulak.

"Kalau di daerah harga gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 6.500 per kilogram, tetapi tengkulak hanya membeli Rp 5.000, maka koperasi Merah Putih bisa membeli dengan harga Rp 6.500 melalui kerja sama dengan Bulog," bebernya memberikan ilustrasi.

Akselerasi Infrastruktur dan Distribusi Subsidi

Sejalan dengan optimalisasi fungsi tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan draf Perpres juga memuat aturan tegas mengenai kewenangan KDKMP dalam mendistribusikan produk vital seperti LPG 3 kilogram, minyak goreng, dan pupuk bersubsidi.

Guna mempercepat realisasi program yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 dan Nomor 17 Tahun 2025 ini, pemerintah menggandeng PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan tersebut akan mendampingi tata kelola KDKMP selama dua masa tahun pertama sebelum diserahkan sepenuhnya untuk dikelola secara mandiri oleh pihak desa.

"Pembangunan fisik terus berjalan, sekitar 19 ribu bangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung telah rampung 100 persen," tambahnya mengonfirmasi kesiapan infrastruktur.

Pemantapan Kapasitas Pengelola

Untuk memastikan manajemen yang profesional, pemerintah saat ini melatih 29.830 calon manajer KDKMP. Program intensif ini mencakup 12 modul pelatihan manajemen dan keuangan yang diakhiri dengan sertifikasi kompetensi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Penempatan puluhan ribu manajer tersertifikasi ini akan direalisasikan secara serentak awal Agustus 2026.***