Menteri Dody Diduga Bawa Keluarga ke New York, KPK Singgung Penggunaan Fasilitas Negara

JAKARTA - Beredarnya dokumen perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat (AS) yang turut menyertakan keluarga terus menjadi perbincangan. Menyikapi situasi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Dody memberikan penjelasan menyeluruh ke ruang publik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menilai langkah terbuka sangat penting untuk meredam polemik dan meluruskan fakta.

"Ya, silakan untuk klarifikasi bisa disampaikan juga secara terbuka, menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa," ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/7/2026).

"Sehingga masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik," imbuhnya.

Budi kemudian menyoroti potensi benturan manakala atribut atau fasilitas kedinasan bersinggungan langsung dengan kepentingan pribadi.

"Terkait potensi benturan kepentingan, memang ini juga sering kali terjadi di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Jadi memang satuan pengawas itu harus aktif, harus memonitor jika memang ada celah-celah, ada peluang-peluang yang dimungkinkan bisa terjadi benturan kepentingan," jelas Budi.

"Artinya itu sudah tidak sesuai dengan peruntukan dari fasilitas-fasilitas dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara. Sehingga kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga, artinya ini ada dugaan penyimpangan. Nah ini perlu dilihat lagi, perlu dicek kembali," terangnya.

KPK juga mengingatkan peran vital satuan pengawas internal dalam memantau setiap pergerakan ASN maupun pejabat.

"Oleh karena itu satuan pengawas, inspektorat, bisa secara aktif ya melakukan pengumpulan data dan informasi jika memang ada dugaan pelanggaran. Apakah ini kemudian nanti masuknya pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran lainnya, itu nanti tentunya perlu dilihat lebih dalam lagi," papar Budi.

Sebagai informasi, polemik Dody bermula saat dokumen rencana perjalanannya yang tertanggal 29 Juni 2026 bocor. Ia diagendakan mengikuti High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13-19 Juli.

Masalah muncul lantaran draf tersebut ikut menuliskan istri dan anaknya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Apri Artoto langsung membenarkan dokumen itu, namun memberikan klarifikasi spesifik.

Apri mengklaim penulisan nama anggota keluarga murni karena adanya instruksi administratif dari Kementerian Luar Negeri demi mempermudah penyatuan data pengurusan visa. Ia memastikan anggaran perjalanan keluarga Dody ditanggung pribadi tanpa membebani negara.

Selain polemik keluarga, perhatian publik kini terarah pada Kementerian PU menyusul berembusnya isu mutasi massal aparatur sipil negara (ASN) yang dicurigai sebagai imbas dari kejadian tersebut.***