Efektivitas Retret Pejabat Disorot, Usai Bupati Lombok Barat Terjaring Operasi KPK
 |
| Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (masker putih) saat tiba di Gedung Merah Putih. |
Selasa, 21 Juli 2026 08:53 WIB
JAKARTA - Sebanyak 19 orang harus berhadapan dengan hukum setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan. Agenda penindakan hukum tersebut menyeret nama Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, Senin (20/7/2026).
Pagi itu menjadi momen krusial ketika tim penyidik mengamankan belasan orang tersebut. Lalu Ahmad Zaini bersama pihak-pihak lain yang terjaring dalam operasi ini langsung menyandang status terperiksa. Rangkaian penangkapan ini seolah menjadi antitesis dari berbagai program reformasi birokrasi yang terus digemakan selama beberapa tahun terakhir.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan atensi khusus atas kejadian yang melibatkan pucuk pimpinan wilayah Lombok Barat tersebut. Sebagaimana dilansir Antara, Selasa (21/7/2026), mencuatnya kembali kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kedisiplinan dan integritas para pemangku kebijakan di daerah.
"Saya prihatin," terang Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Skema pencegahan korupsi sebenarnya telah didesain secara sistematis dan diterapkan secara ketat. Proses edukasi dan penanaman nilai integritas diberikan kepada kepala daerah segera setelah mereka menerima mandat. Upaya ini direalisasikan dalam bentuk retret khusus yang diwajibkan bagi pejabat baru.
"Karena kepala daerah kita sudah berikan retret, kemudian kasih pembekalan awal," sambungnya.
Tidak sebatas pada penguatan sumber daya manusia, intervensi juga merambah pada sistem birokrasi itu sendiri. Pemerintah pusat mengklaim telah mengunci celah korupsi lewat penerapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan dapat diakses secara transparan.
Meski berbagai lapis pengawasan dan pembinaan telah diberlakukan, pelanggaran hukum tetap tidak terhindarkan. Arahan tegas dari tingkat pusat nyatanya masih kerap diabaikan oleh oknum pejabat yang memegang kendali atas anggaran daerah.
"Pernah dikumpulkan juga oleh Presiden di Sentul, masih terjadi juga," tambahnya.***
