DKPP Siapkan Strategi Agresif Rebut Ruang Publik

BOGOR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengakui masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kedekatan dengan publik. Nama DKPP dinilai belum sepopuler KPU maupun Bawaslu dibandingkan penyelenggara pemilu lainnya.

Kini, lembaga penegak etik penyelenggara pemilu tersebut menyiapkan strategi baru dengan memperkuat komunikasi publik melalui media massa, media sosial, podcast, hingga kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Komitmen itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Kemitraan Strategis Humas dan Media Massa dalam Penguatan Komunikasi Publik DKPP, yang menghadirkan para anggota DKPP sebagai narasumber.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut lembaga negara bergerak lebih cepat dalam menyampaikan informasi yang akurat.

Menurutnya, komunikasi publik tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional karena masyarakat kini mengonsumsi informasi hampir setiap detik melalui berbagai platform digital.

"Kami sedang berbenah dalam komunikasi publik. DKPP harus hadir lebih aktif merespons pertanyaan masyarakat, memproduksi konten melalui podcast maupun media sosial, sekaligus memperkuat hubungan dengan media massa. Yang paling penting, setiap informasi yang disampaikan harus berbasis fakta dan data sehingga mampu menjadi rujukan publik," ujar Dewa, Rabu (1/7) malam.

Ia menegaskan, DKPP ingin menjadi jembatan informasi agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penegakan etik penyelenggara pemilu.

Senada, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menilai tantangan utama komunikasi saat ini bukan lagi soal ruang penyampaian informasi, melainkan bagaimana informasi dikemas sehingga mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi substansi.

"Komunikasi publik saat ini nyaris tidak memiliki batas. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengemas informasi secara tepat. DKPP memang tidak boleh keluar dari koridor etik, tetapi kami juga tidak boleh terlalu pasif. Ruang-ruang diskusi, kolaborasi dengan media, hingga sinergi dengan berbagai pihak harus terus diperkuat agar masyarakat memahami fungsi DKPP," katanya.

Menurut Tio, komunikasi yang baik juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan etik penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengakui tingkat popularitas DKPP masih berada di bawah KPU dan Bawaslu, meski perannya sangat penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu.

Ia menyebut meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator bahwa kepercayaan publik terhadap DKPP terus tumbuh.

"Secara kelembagaan memang DKPP belum sepopuler KPU dan Bawaslu. Tetapi fungsi kami adalah menjaga etika penyelenggara pemilu agar tetap berada di koridor yang benar. Kami melihat partisipasi masyarakat melalui pengaduan terus meningkat dan itu menjadi modal penting untuk memperkuat komunikasi dengan publik, khususnya melalui media," ujar Ratna.

Ratna menegaskan, DKPP akan memperluas jejaring kemitraan dengan insan pers agar informasi mengenai penegakan etik dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Di sisi lain, Anggota DKPP J. Kristiadi menilai media memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran publik mengenai pentingnya etika dalam demokrasi.

Menurutnya, tantangan demokrasi saat ini bukan hanya soal prosedur pemilu, tetapi juga perubahan perilaku politik masyarakat yang semakin dipengaruhi popularitas dan viralitas.

"DKPP memang belum populer. Karena itu momentum komunikasi harus dimanfaatkan secara progresif, bahkan agresif. Media mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan perspektif mengenai etika. Hari ini banyak pilihan politik dibentuk bukan lagi oleh rekam jejak atau goodwill, tetapi oleh popularitas, viralitas, bahkan transaksi. Di sinilah pendidikan etik menjadi sangat penting," kata Kristiadi.

Ia berharap media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai sengketa etik, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Melalui penguatan komunikasi publik, DKPP menargetkan masyarakat semakin mengenal fungsi lembaga tersebut sebagai penjaga etika penyelenggara pemilu.

Strategi itu akan dijalankan melalui pemanfaatan berbagai kanal komunikasi digital, penguatan hubungan dengan media massa, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas literasi etik kepemiluan di ruang publik. ***