DPR Nilai Program Literasi Rutan Surabaya Layak Diadopsi Secara Nasional

JAKARTA – Rutan Kelas I Surabaya memiliki terobosan memilih jalur berbeda, mewajibkan warga binaan membaca buku dan menulis esai sebagai bentuk sanksi pembinaan. Kebijakan tersebut mendapat perhatian dari Komisi XIII Dewann Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menilai langkah yang diterapkan Rutan Surabaya merupakan bentuk transformasi pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada perubahan perilaku dibanding sekadar pemberian hukuman.

Menurut Sugiat, pendekatan berbasis literasi memiliki nilai strategis karena mampu mendorong tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab, dan refleksi diri di kalangan warga binaan.

“Program Literasi Pemasyarakatan yang dikembangkan Rutan Kelas I Surabaya merupakan bentuk pembinaan yang kreatif dan edukatif. Ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berbicara soal pengamanan, tetapi juga pembangunan kualitas manusia,” kata Sugiat, Minggu (14/6/2026).

Merefleksikan Kesalahan

Dalam program tersebut, warga binaan yang melakukan pelanggaran tidak langsung ditempatkan di ruang isolasi. Mereka diwajibkan membaca buku, membuat rangkuman atau esai, kemudian menyampaikan hasil pemahamannya kepada petugas.

Materi bacaan yang tersedia tidak hanya berupa buku pengembangan diri, tetapi juga biografi tokoh bangsa yang memuat nilai perjuangan, kepemimpinan, disiplin, dan integritas.

Komisi XIII DPR RI menilai langkah tersebut menjadi pendekatan yang lebih konstruktif karena mendorong warga binaan memahami konsekuensi tindakan melalui proses berpikir dan refleksi.

“Program ini tidak hanya membangun budaya literasi di lingkungan pemasyarakatan, tetapi juga menanamkan nilai karakter dan kesadaran diri yang penting bagi proses reintegrasi sosial,” ujar Sugiat.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, mengatakan program literasi dirancang untuk menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Menurut dia, pengalaman menunjukkan bahwa hukuman konvensional sering kali hanya menghasilkan efek jera sementara. Sebaliknya, membaca dan menulis memberi ruang bagi warga binaan untuk memahami kesalahan sekaligus membangun cara pandang baru terhadap kehidupan.

“Kami meyakini perubahan yang bertahan lama lahir dari kesadaran, bukan semata-mata karena hukuman. Melalui literasi, warga binaan diajak memahami nilai tanggung jawab, disiplin, dan integritas untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar Tristiantoro.

Keberhasilan program tersebut mendorong Komisi XIII DPR RI agar pendekatan serupa dikembangkan di berbagai lapas dan rutan di Indonesia.

Di tengah tantangan overkapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia pemasyarakatan, model pembinaan berbasis literasi dinilai dapat menjadi alternatif yang efektif sekaligus humanis.

Sugiat menegaskan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah membentuk kembali karakter warga binaan agar siap kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum.

“Semakin banyak inovasi pembinaan yang berfokus pada pembangunan karakter, semakin besar peluang warga binaan untuk berubah dan kembali menjadi bagian positif dari masyarakat,” katanya.

Program yang lahir dari Rutan Surabaya ini menjadi sinyal bahwa wajah pemasyarakatan Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih edukatif.

Di balik tembok penjara, buku kini tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga instrumen pembinaan yang dipercaya mampu mengubah cara berpikir dan masa depan warga binaan. ***