Transaksi Rahasia di Hotel Jakarta, Sekretaris Disdikbud Muara Enim Terima Uang Cash Rp500 Juta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya transaksi penyerahan uang tunai senilai Rp500 juta yang dilakukan di sebuah hotel di Jakarta. Uang tunai setengah miliar tersebut diduga kuat sebagai bentuk komitmen hitam demi memuluskan proyek-proyek di lingkungan kedinasan.

"Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, bertemu dengan saudari CRH selaku marketing PT MSA di sebuah hotel di Jakarta," papar Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

Kompromi Bisnis Pengadaan Papan Tulis Pintar

Perusahaan penyuplai alat pendidikan tersebut disinyalir sengaja memberikan dana segar kepada birokrat daerah agar ikatan kerja sama mereka tidak terputus. Dokumen penyidikan menunjukkan bahwa PT Millenium Solusi Abadi bertindak sebagai vendor penyedia barang berupa smart board bagi PT My Icon Technology yang menguasai proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Uang suap yang diserahkan secara langsung itu menjadi pelicin untuk mengamankan jatah proyek pada masa mendatang.

"Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima uang tunai sejumlah Rp 500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya," jelas Achmad Taufik Husein.

Skema pemberian modal suap ini ditujukan agar entitas bisnis swasta tersebut mendapatkan hak istimewa berupa jaminan kemenangan saat proses lelang proyek pembangunan daerah kembali digelar oleh pemerintah kabupaten setempat.

"Selain itu, di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga 'hubungan baik ke depan' dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," tambahnya.

Jeratan Hukum Lintas Sektor

Operasi penangkapan ini menyeret figur nomor satu di jajaran pemerintahan daerah. Komisi antirasuah mengonfirmasi bahwa seluruh muara dari aliran dana penyimpangan anggaran ini diduga kuat mengarah pada kepentingan pribadi sang bupati.

Hingga saat ini, penyidik menetapkan empat aktor yang dinilai paling bertanggung jawab, yaitu:

• 1. Bupati Muara Enim - Edison
• 2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 - Abi Nurwardani
• 3. Keponakan Bupati - Adi Triyadi
• 4. Marketing PT Millenium Solusi Abadi - Cory Erin Hardi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memaparkan bahwa dugaan korupsi massal ini berpusat pada penyelewengan alokasi anggaran belanja publik di sektor pendidikan. Total uang komparasi yang bergerak di lingkaran para pejabat ini diperkirakan mencapai Rp2 miliar.

"Dalam perkara ini, dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim," pungkas Budi Prasetyo kepada wartawan. ***