Bahas Skema MBG di Wilayah 3T, Menteri Kesehatan Dukung Penuh Reformasi Struktur BGN

JAKARTA - Pemerintah resmi melakukan perombakan struktur kepemimpinan pada Badan Gizi Nasional (BGN). Pasca-restrukturisasi ini, pola manajemen lembaga berganti menjadi kolektif kolegial guna mengawal jalannya kebijakan strategis nasional.

Langkah awal pimpinan baru ini langsung mendapat respons positif dari lintas sektor. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan komitmennya untuk mengawal transformasi program jaminan gizi tersebut.

"Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN," tegas Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Siapkan Aturan Khusus Daerah Terluar

Dalam tatap muka di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, jajaran top manajemen baru BGN menguraikan peta jalan reformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu poin krusial adalah perhatian pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang membeberkan empat kebijakan mendesak yang tengah dijalankan, antara lain:

• * Skema Khusus Perbatasan: Penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T agar distribusi lebih merata.
• * Penataan Target: Pemfokusan kembali sasaran penerima manfaat.
• * Penundaan Proyek: Moratorium pembangunan dapur baru.
• * Revitalisasi Aset: Pembenahan dapur yang telah beroperasi agar sesuai standar mutu.

Integrasi Data Nasional

Guna memuluskan transisi ini, pimpinan baru BGN yang terdiri dari Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dan Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono sepakat mengalihkan prioritas sasaran ke sektor maternal dan anak. Program ke depan bertumpu pada kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B, yang menjadi domain isu Kementerian Kesehatan," kata Nanik Sudaryati Deyang.

Sinergi langsung diwujudkan dengan kepastian suplai sumber daya manusia dari otoritas kesehatan. Manajemen Kemenkes membuka ruang lebar bagi penempatan staf ahli pilihan untuk mengawal aspek teknis medis di lapangan.

"Silakan siapa pun yang dipilih, kami menyiapkan yang terbaik," pungkas Budi Gunadi Sadikin terkait pendelegasian tenaga ahli kesehatan dan gizi anak. ***